Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan jika Indonesia tidak bergegas melakukan kebijakan menuju ekonomi hijau, dampaknya pada ekonomi dan sistem keuangan akan terasa sangat signifikan.
"Pertama, kita dapat kehilangan kesempatan ekspor karena ada hambatan ekspor terhadap produk yang tidak memenuhi standar hijau. Ekspor kita juga tidak kompetitif karena semakin mahal disebabkan pajak karbon dari negara pengimpor," kata Juda dalam Side Event Presidensi G20 Indonesia Scaling Up Green Finance in Indonesia, Jumat (15/7).
Dampak kedua ialah investasi industri rendah karbon seperti mobil listrik akan beralih ke negara lain yang telah memiliki kebijakan yang jelas tentang industri karbon. Maka dari itu, kebijakan mengenai industri hijau seperti mobil listrik, bangunan hijau dan lainnya memang sangat diperlukan.
"Ketiga, akses kepada keuangan global jadi terbatas. Karena referensi investor keuangan kepada sektor keuangan hijau semakin besar, sehingga mereka lebih memprioritaskan kepada sektor yang hijau," ungkapnya.
Baca juga: Kementan dan ICMI Bogor Gelar Pelatihan Pertanian Geo Ekonomi Hijau
Oleh karena itu, lanjutnya, BI turut memberikan perhatian besar di sektor ekonomi hijau karena dampaknya sangat besar pada stabilitas moneter.
Jika ekspor turun, Juda menegaskan hal ini akan berdampak pada transaksi berjalan dan akses keuangan global. Sehingga dampak dari belum tersedianya kebijakan ekonomi hijau pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.
"Di Indonesia, kita tidak kekurangan potensi green economy. Dari sisi energi misalnya data Kementerian ESDM mencatat potensi EBT lebih dari 3.000 giga watt. Tapi pemanfaatannya masih 0,3% yang salah satunya PLTB Sidrap," tegasnya.
"Presiden Jokowi menyebut potensi investasi setidaknya mencapai US$25-30 miliar untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Potensi ini sangat besar dan perlu dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita dan membuka peluang bisnis serta lapangan kerja baru," pungkas Juda.(OL-5)
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30).
Saat ini, regulator menuntut hasil yang terukur dan berintegritas, termasuk kebutuhan akan dampak iklim yang nyata.
Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di tanah air.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved