Headline

Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.

Fokus

Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.

BI Paparkan 3 Dampak Jika Indonesia tak Segera Atur Kebijakan Ekonomi Hijau

Despian Nurhidayat
15/7/2022 11:57
BI Paparkan 3 Dampak Jika Indonesia tak Segera Atur Kebijakan Ekonomi Hijau
Ilustrasi ekonomi hijau(medcom.id)

DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan jika Indonesia tidak bergegas melakukan kebijakan menuju ekonomi hijau, dampaknya pada ekonomi dan sistem keuangan akan terasa sangat signifikan.

"Pertama, kita dapat kehilangan kesempatan ekspor karena ada hambatan ekspor terhadap produk yang tidak memenuhi standar hijau. Ekspor kita juga tidak kompetitif karena semakin mahal disebabkan pajak karbon dari negara pengimpor," kata Juda dalam Side Event Presidensi G20 Indonesia Scaling Up Green Finance in Indonesia, Jumat (15/7).

Dampak kedua ialah investasi industri rendah karbon seperti mobil listrik akan beralih ke negara lain yang telah memiliki kebijakan yang jelas tentang industri karbon. Maka dari itu, kebijakan mengenai industri hijau seperti mobil listrik, bangunan hijau dan lainnya memang sangat diperlukan.

"Ketiga, akses kepada keuangan global jadi terbatas. Karena referensi investor keuangan kepada sektor keuangan hijau semakin besar, sehingga mereka lebih memprioritaskan kepada sektor yang hijau," ungkapnya.

Baca juga: Kementan dan ICMI Bogor Gelar Pelatihan Pertanian Geo Ekonomi Hijau

Oleh karena itu, lanjutnya, BI turut memberikan perhatian besar di sektor ekonomi hijau karena dampaknya sangat besar pada stabilitas moneter.

Jika ekspor turun, Juda menegaskan hal ini akan berdampak pada transaksi berjalan dan akses keuangan global. Sehingga dampak dari belum tersedianya kebijakan ekonomi hijau pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

"Di Indonesia, kita tidak kekurangan potensi green economy. Dari sisi energi misalnya data Kementerian ESDM mencatat potensi EBT lebih dari 3.000 giga watt. Tapi pemanfaatannya masih 0,3% yang salah satunya PLTB Sidrap," tegasnya.

"Presiden Jokowi menyebut potensi investasi setidaknya mencapai US$25-30 miliar untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Potensi ini sangat besar dan perlu dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita dan membuka peluang bisnis serta lapangan kerja baru," pungkas Juda.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya