Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia memiliki kans kuat untuk mengajak tiap negara bekerja sama menciptakan ekonomi berkelanjutan. Hal itu dapat diwujudkan melalui pembentukkan platform yang mendukung penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular.
"Platform ini dapat membentuk ekosistem ekonomi biru, hijau, dan sirkular bagi kepentingan global," kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam Side Event G20 Seminar on Blue Energy, Green, and Circular Economy: The Future Platform for Post-pandemic Development di Labuan Bajo, NTT, Rabu (13/7).
Pembetukan platform tersebut juga dapat mempermudah pemetaan kebijakan yang tepat dalam mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Dengan begitu, langkah yang akan diambil tiap negara dapat beriringan dan saling melengkapi.
"Jadi buatlah platform masa depan ini menjadi baru apa yang Anda sebut kolaborasi di antara anggota G20 untuk benar-benar membangun ekosistem yang tepat untuk ekonomi biru, hijau, dan sirkular," ujar Amalia.
Kerja sama untuk membangun platform itu juga dinilai penting agar tercipta transisi energi yang adil bagi tiap negara. Setidaknya, kata Amalia, ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam platform tersebut.
Pertama, platform tersebut harus melingkupi aspek perubahan perilaku. Ini dinilai menjadi kunci paling penting untuk mengarahkan masyarakat menerapkan ekonomi biru, hijau, dan sirkular dalam sendi kehidupannya.
Kedua, aspek gerakan (movement). Gerakan ini harus mencakup lingkup global. Sebab, untuk mencapai ekonomi dunia yang berkelanjutan, penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular mesti dilakukan secara kolektif.
Aspek ketiga ialah inovasi yang dapat mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan. Keempat, kebijakan pemerintah mesti berorientasi pada penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular sekaligus mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip bidang tersebut di dalamnya.
Aspek kelima ialah pembiayaan. Pembiayaan menjadi aspek yang tak kalah penting guna mencapai ekonomi berkelanjutan. Lagi, upaya kolektif diperlukan lantaran tiap negara memiliki kemampuan yang berbeda.
"Jadi saya pikir platform masa depan ini menjanjikan untuk Indonesia," pungkas Amalia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular menjadi hal yang tak bisa lagi ditunda-tunda.
Emisi karbon dioksida di tingkat global tercatat naik 6% menjadi 36,3 miliar ton di 2021. Adapun Selama 30 tahun terakhir, penggunaan plastik telah berlipat ganda, didorong oleh ekspansi di negara berkembang. Antara tahun 2000 dan 2019, manufaktur plastik dunia meningkat dua kali lipat menjadi 460 juta ton.
Namun, hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang. Akibatnya, 180 juta metrik ton plastik mencemari lautan yang berdampak negatif pada setidaknya 88% spesies laut.
"Oleh karena itu, sistem ekonomi dengan pendekatan ekonomi biru, hijau, dan sirkular sangat dibutuhkan," terang Airlangga. (E-1)
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Western Sydney University kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama dunia dalam pembangunan berkelanjutan selama empat tahun berturut-turut.
PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining) menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program KPP Mining Youth in Action 2024.
Pembangunan berkelanjutan di Indonesia dihadapi tantangan perubahan iklim.
Perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat, memiliki peran strategis untuk menghadirkan solusi pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan.
terus memperkuat kolaborasi dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI memperkuat kolaborasi dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved