PEMBANGUNAN pelabuhan berkonsep green port atau pelabuhan ramah lingkungan membutuhkan komitmen serius. Soalnya, pembangunan itu menelan biaya yang fantastis.
"Intinya komitmen dari semua pihak terutama manajemen karena kaitannya dengan biaya yang harus dikeluarkan," kata Kepala Divisi Revegetasi Pusat Studi Reklamasi Tambang LPPM IPB Sri Wilarso Budi di Jakarta, Jumat (1/7). Ia menjelaskan salah satu unsur dari green port yakni penanaman pohon di kawasan pelabuhan.
Namun, penanaman pohon di pelabuhan dinilainya lebih sulit terutama pelabuhan yang kawasannya berdiri di atas tanah hasil revitalisasi. "Di tempat yang bukan hasil timbunan, membuat lobang secara manual bisa tetapi kalau di tempat timbunan untuk bikin lobang saja harus pakai alat berat, belum biaya mendatangkan tanah-tanah dari luar," ujarnya.
Oleh karena itu, Sri Wilarso mengapresiasi pelabuhan yang berkomitmen untuk beralih menjadi green port seperti yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Utamanya, kerja sama dengan pelabuhan baru pertama kali dilakukan IPB karena selama ini proyek penghijauan hanya berasal dari perusahaan pertambangan.
Ia menjelaskan bahwa pihak KCN mendatangi IPB pada November 2021 untuk meminta bantuan melakukan kajian dalam menentukan tanaman yang cocok untuk ditanam di pelabuhan berkonsep green port. Para direksi KCN pun, katanya, menyambut dengan baik kedatangannya bersama tim saat melakukan survei awal di pelabuhan yang berada di Marunda, Jakarta Utara, tersebut.
"Komitmen KCN bagus sekali ya karena belum banyak pelabuhan yang menerapkan konsep seperti ini apalagi ini didukung oleh direksi secara penuh. Artinya ada komitmen dari direksi untuk mendukung konsep ini berjalan di KCN," ucap dia.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyampaikan bahwa pembangunan green port bisa mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis ekologi. "Konsep green port harus diatur dan didukung bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga konsep pelabuhan green port dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian nasional dengan berbasis aspek ekologis yang seimbang," kata Widodo Setiadi di Jakarta, Jumat.
Widodo menyampaikan bahwa regulator yakni Kementerian Perhubungan menunjuk pelabuhan BUP PT KCN sebagai supporting dari Pelabuhan Tanjung Priok untuk menangani bongkar muat barang curah yang menimbulkan polusi. Sebagai bagian dari upaya untuk menekan emisi karbon, KCN bertekad membuat pelabuhan dengan konsep ramah lingkungan.
"Pelabuhan bongkar muat ini identik dengan menimbulkan polusi. Maka dari itu harus diimbangi dengan pelabuhan yang berkonsep green port," ujarnya. Hingga saat ini total penanaman mangrove di BUP PT KCN dari tahap 1 hingga tahap 2 telah mencapai 1.080 meter dari target 1.700 meter.
Hal tersebut, jelas Widodo, merupakan dukungan dari program rehabilitasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang menargetkan hingga 2024 telah tertanam mangrove seluas 600.000 hektare. "Penanaman mangrove KCN tahap 1, tahap 2, dan selanjutnya merupakan implementasi dari program tersebut," tuturnya. (Ant/OL-14)
