MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) hutan dan lingkungan yang dikelola secara berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, hingga memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Maka dari itu, diperlukan penguatan terhadap sektor pertanian Indonesia, salah satunya dengan membentuk korporatisasi petani lewat koperasi. Menurut Teten, Kemenkop dan UKM sendiri saat ini tengah fokus untuk mengembangkan model bisnis di perhutanan sosial melalui koperasi agar ekonomi rakyat semakin berdaya dan mandiri.
"Petani skala kecil harus berhimpun dalam koperasi agar mempunyai posisi tawar yang kuat, integrasi usaha hulu-hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (inclusive closed loop), adopsi teknologi, akses pembiayaan, terhubung dengan offtaker, dan memiliki tata kelola dan manajemen profesional," ujarnya dalam Kongres Kehutanan Indonesia ke VII bertajuk Strategi Sentra Bisnis UKM Kehutanan, Selasa (28/6).
Baca juga: Kongres Kehutanan Indonesia Gaungkan Kebermanfaatan Hutan bagi Kemajuan Bangsa
Lebih lanjut, Teten menegaskan bahwa Kemenkop UKM tengah melakukan piloting komoditi prioritas, yang diharapkan ke depan dapat direplikasi khususnya di wilayah perhutanan sosial.
Piloting ini salah satunya ialah Koperasi Pesantren Al-Ittifaq yang mengakomodasi komoditi hortikultura dan beranggotakan 1.267 orang dan menjadikan AEON, SuperIndo, dan Yogya Group sebagai offtaker.
Selain itu, ada juga Koperasi Tani hijau Makmur dengan komoditi pisang yang mampu mengekspor pisang mas sebanyak 114 box setiap minggu selama satu tahun dengan nilai ekspor US$60.642.
"Ada pula koperasi pemasaran BUMR Paramasera sebagai penghasil kacang koro yang mampu menjadi alternatif pengganti kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu (substitusi impor)," kata Teten.
Piloting terakhir ialah Koperasi Sawit Unggul Sejahtera yang mampu menghasilkan produk luaran berupa minyak makan merah untuk mengatasi gizi buruk atau stunting pada anak.
Teten pun berharap Kongres Kehutanan Indonesia VII ini dapat berjalan dengan sukses. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi lintas kementerian, daerah, BUMN, swasta, dan masyarat harus terus diperkuat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat tanpa merusak hutan kita. (S-2)
