Utang Luar Negeri Indonesia April 2022 Turun US$2,6 Miliar

UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2022 menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2022 tercatat US$409,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar US$412,1 miliar atau turun US$2,6 miliar.

"Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral). Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0% (yoy)," ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dilansir dari keterangan resmi, Rabu (15/6).

Lebih lanjut, ULN Pemerintah pada April 2022 juga dikatakan melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar US$190,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar US$196,2 miliar.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy).

"Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global," tuturnya.

Komponen pinjaman juga menurun secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibanding penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.

Penarikan ULN yang dilakukan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96% dari total ULN Pemerintah. (E-3)