KEDAULATAN pangan sukar untuk diwujudkan bila masih terdapat banyak masalah dalam konteks ketahanan pangan. Negara mesti hadir dan berupaya memenuhi kebutuhan pangan nasional untuk mencapai ketahanan.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lestari Moerdijat pada Focus Group Discussion Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Bagaimana Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi Dunia Terhadap Pangan Nasional di Jakarta, Rabu (8/6).
"Yang jelas, bila dalam ketahanan pangan saja kita masih menghadapi masalah, maka tidak mungkin kita bicara kedaulatan pangan," tuturnya.
Persoalan menyangkut pangan di dalam negeri menurutnya cukup beragam dan saling berkaitan, mulai dari kebijakan hingga realita di lapangan. Misal, kata Lestari, luas lahan pertanian produktif terus menyusut, berkurangnya jumlah lahan persawahan, hingga alih fungsi lahan sawah.
Karenanya, berbagai persoalan itu mesti segera ditangani secara bersama-sama. Dengan begitu, ketahanan pangan bakal terjadi dan mendorong tercapainya kedaulatan pangan. Namun demikian, saat ini kondisi pangan Indonesia berada dalam kondisi rawan. Hal ini tak terlepas dari kondisi global maupun domestik yang berkaitan dengan urusan pangan.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto menyampaikan, kerawanan pangan di Indonesia sedianya juga diakibatkan oleh kenaikan harga-harga komoditas pangan. Kenaikan harga itu melahirkan jarak keterjangkauan di tingkat masyarakat rentan dan miskin.
Namun di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini, Indonesia relatif lebih baik dalam menjaga stabilitas harga.
"Memang peningkatan harga pangan terjadi, terlihat dari volatilitas harga. Indonesia luar biasa bisa menekan stabilitas harga pangan, sehingga inflasi terjaga, relatif terbaik di dunia," ujarnya.
Secara umum, kata Andi, persoalan pangan yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sisi produksi dan distribusi. Sebab, permintaan dari masyarakat memiliki pertumbuhan yang relatif tetap.
Untuk itu, efisiensi ekosistem pangan dinilai menjadi kunci penting. Efisiensi ini dapat diupayakan melalui pemanfaatan teknologi digital.
"Peta digitalisasi Indonesia itu belum seideal Australia, AS, Kanada, atau negara Eropa Barat, karena infrastruktur, konektivitas, terutama yang menggabungkan ekosistem digitalisasi pertanian. Itu juga menjadi cara kita untuk melihat ke depan," terang Andi.
Baca juga : Saham Teknologi Bullish, Investor Percaya Pertumbuhan Ekonomi Digital
Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, sektor pertanian masih menjadi bantalan bagi perekonomian Indonesia di tengah kondisi krisis. Sejumlah tantangan mulai dari pandemi covid-19, dampak perubahan iklim, hingga konflik Rusia-Ukraina bisa dilewati dengan baik oleh sektor ini.
Belum lagi Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi dunia bakal memasuki krisis pangan, menimbulkan kelaparan di sejumlah negara.
"Indonesia merupakan negara besar, dan ini menantang. Tapi kita memiliki ruang besar. Mulai dari pulau, dataran rendah, gunung itu menjanjikan (bagi sektor pertanian) semua," kata Syahrul.
Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan, kondisi pangan Indonesia turut terimbas dari perang Rusia-Ukraina meski dampaknya terbatas. Sebab, sekitar 15% impor pupuk nasional berasal dari Rusia dan 23% impor gandum berasal dari Ukraina.
Akibat konflik pula harga pupuk naik 30% di periode Januari-April 2022. Ini memperbesar kenaikan harga di mana pada 2021 harga pupuk telah naik 80%. "Jadi kenaikan pupuk ini luar biasa. Ini terjadi karena tingginya bahan dasar, gangguan pasokan yang disebabkan oleh sanksi, lalu pembatasan ekspor," ungkap Arsjad.
"Lalu harga gandum melonjak 60%. Ini juga disebabkan rantai pasok akibat konflik Rusia-Ukraina, di mana kedua negara itu penyumbang sepertiga dari gandum dunia," tambahnya.
Karena kondisi itu, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Perubahan postur terjadi utamanya untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi demi menjaga daya beli masyarakat.
"Kita proyeksikan tahun ini akan ada tambahan penerimaan Rp420 triliun. di belanja kita siap Rp350 triliun ditambah mandatori, kita tetap bisa mengurangi defisit. di APBN awal, defisit itu 4,85%, kita turunkan menjadi 4,5%," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu.
Dia menambahkan, kebijakan penganggaran sedianya juga mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Di tahun ini, alokasi belanja untuk ketahanan pangan mencapai Rp92,3 triliun. Rp70,4 triliun ada di pos belanja pemerintah pusat dan Rp21,9 triliun sisanya ada di Transfer ke Daerah (TKD).
Alokasi dana itu digunakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kecukupan pangan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta nelayan, peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi, mendorong sistem pangan berkelanjutan, pengembangan food estate, dan penguatan sistem pangan berkelanjutan.
"Jadi memang yang kita butuhkan adalah koordinasi dan sinergi kepada semua pihak yang mengurus Rp92 trliun ini," pungkas Febrio. (OL-7)
