Kementerian PUPR Genjot Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

PEMERINTAH terus menggenjot pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk belanja produk dan jasanya. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang belanja impor terhadap produk yang sudah bisa diproduksi di tanah air.

"Saya bersama-sama Kemenkes, pak Sekjen, tentu dengan pimpinan dan para Deputi di Menko (Marves), dan mitra Ditjen Marga, kita akan bersama-sama mendetilkan apa yang seharusnya kita laksanakan untuk mewujudkan arahan-arahan tersebut," ujar Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah saat membuka acara Business Matching Tahap III dengan tema 'Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia', di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (30/5).

Ia memaparkan, Kementerian PUPR mencatat telah merealisasikan pos belanja untuk produk lokal melebihi Rp80,48 triliun. 

Anggaran itu ditegaskan merupakan wujud komitmen penuh terhadap program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI). Alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut, diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp100,5 triliun. "Monitoring per 25 Mei 2022, angka itu sudah terlampaui," tandasnya. 

Menurut Zainal, sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, realisasi alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi produk lokal pada 2022 akan terus ditingkatkan.  

Sehingga diharapkan dapat berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian Indonesia. Menurutnya, untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan yang ketat.  

"Menteri (Basuki Hadimujono) dalam setiap melakukan kunjungan kerja di lokasi pembangunan infrastruktur selalu mengecek terutama produksinya dari mana," ujarnya.

Zainal menyebut, Menteri PUPR akan akan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN yang diberikan untuk pemanfaatan produk dalam negeri. Sebab menurutnya pemanfaatan produksi dalam negeri itu mendukung untuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian nasional.

Upaya ini mendapat apresiasi dari para pelaku industri dan UMKM di Tanah Air. Dari sektor konstruksi, membanjirnya produk baja impor sempat menjadi salah satu kendala dalam tumbuh kembangnya industri baja di Tanah Air. Dengan adanya kebijakan pemanfaatan produk dalam negeri ini diharapkan, industri baja ringan di tanah air dapat bangkit kembali. 

Vice Presiden PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) Stephanus Koeswandi menegaskan, peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaku usaha di tanah air. 

“Saat ini adalah masa peralihan dari pandemi ke endemi. Semua Negara sudah mulai menata kembali kehidupannya. Produsen-produsen baja dunia juga sudah mulai bangkit. Untuk itu, upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi industri dalam negeri ini patut diapresiasi," ujar Stephanus di stand Domus Tatalogam Lestasi, JCC. 

Namun demikian, sebagai salah satu produsen baja ringan terbesar di Indonesia yang memproduksi genting metal, Floor Deck hingga rumah instan Domus, Tatalogam Group menyadari peluang ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Salah satunya terkait kualitas produk yang harus terus ditingkatkan. 

"Bagi kami, kebanggaan itu harus terus ditingkatkan lagi sehingga produk buatan Indonesia lebih inovatif, berkualitas serta berdaya saing tinggi. Contohnya untuk pasar lokal, kita mengacu pada SNI. SNI wajib baja ringan yaitu SNI 8399:2017 ini sangat penting mengingat kaitannya dengan keselamatan konstruksi. Seperti kita ketahui bahwa baja ringan sudah banyak digunakan. Sayangnya masih ada juga kejadian gagal konstruksi. SNI wajib baja ringan dapat meminimalisasi timbulnya kerugian materi bahkan kerugian nyawa. Kemudian untuk bersaing di mancanegara, kita juga harus meningkatkan standar sesuai negara tujuan," jelasnya.

Sementara itu, di acara yang sama, menanggapi maraknya impor produk baja ringan dari negara-negara penghasil baja dunia, Dirjen Bina Konstruksi Kementarian PUPR, Yudha Mediawan memastikan pihaknya telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya. 

“Artinya dengan rantai pasok yang ada itu sebarannya kita petakan. Kita mendorong produk-produk dalam negeri ini untuk dimanfaatkan. Jadi dalam kontrak ini kalau di PUPR dia PPK tidak langsung dengan penyedia jasa/ vendor. Dia kontraknya dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Nah nanti BUJK inilah yang membuat kontrak dengan vendor untuk pembelanjaan itu," pungkasnya. (OL-8)