Senin 21 Maret 2022, 21:34 WIB

Kepala BIN : Kebijakan Kemendag Soal Minyak Goreng Akan Urai Masalah Distribusi dan Harga 

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Kepala BIN : Kebijakan Kemendag Soal Minyak Goreng Akan Urai Masalah Distribusi dan Harga 

Dok. Pribadi
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan

 

SENGKARUT kelangkaan minyak goreng yang merimbas pada melonjaknya harga dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengingatkan kebijakan Kementerian Perdagangan yang baru diterbitkan membutuhkan waktu agar bisa mengurai kekisruhan distribusi minyak goreng. Kebijakan ini juga membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.  

Dengan hilangnya disparitas harga dalam dan luar negeri, produsen akan memilih mendistribusikan produknya di pasar lokal. Sehingga volume yang memadai akan memastikan turunnya harga ke level wajar dan bisa diterima masyarakat. 

Kemudian dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi, minyak curah yang terhitung murah turut menyeimbangkan pasokan, memperbanyak pilihan bagi masyarakat. 

“Kuncinya pada pengawasan dan konsistensi,” tegasnya. 

Pada tahap awal, pencabutan HET minyak kemasan akan memulihkan distribusi di pasar namun disertai kenaikan harga yang signifikan. Gejala itu akan mereda saat hukum pasar supply and demand berlangsung. Sehingga, akan ada equilibrium harga ke level wajar dan tidak memberatkan masyarakat.  

Permendag 11/2022 mengatur harga eceran tetinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan mengikuti nilai keenomian di pasar. 

Pemerintah memutuskan menyerahkan harga minyak goreng (migor) ke mekanisme pasar. Namun, memberikan subsidi bagi minyak goreng curah dengan eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Ketentuan baru itu  mulai berlaku  Rabu, 16 Maret 2022. 

Baca juga : Pengamat: Distribusi Migor Curah harus Diawasi agar Masyarakat Bawah Terbantu

"Dengan ketentuan baru ini, pemerintah berharap pasokan minyak goreng di pasar domestik bisa lancar dan tidak lagi terjadi kelangkaan. Meski dengan konsekuensi harga naik, mengikuti keekonomian pasar," ujar Budi. 

Pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan distribusi minyak goreng di dalam negeri. Dengan memperhatikan situasi global dimana terjadi kenaikan harga komoditas termasuk minyak nabati, di dalamnya termasuk minyak kelapa sawit. 

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 14 Maret 2022 disebutkan, terjadi disparitas harga yang tinggi antara minyak goreng domestic price obligation (DPO) sebesar Rp8.750 - 9.200 per liter di bawah harga pasar. Hal itu memicu terjadinya black market dan menjamurnya pedagang dadakan. 

DMSI kemudian mengusulkan mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan dana BPDPKS. Dengan tetap memberlakukan wajib pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) 20% untuk menjamin pasokan minyak goreng ke dalam negeri. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah sungguh-sungguh dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. 

Ia mengungkapkan pemerintah terus memperhatikan kenaikan harga minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit global. 

Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah. 

Pemerintah, telah melakukan pertemuan dengan para produsen minyak goreng dan melalui Kementerian Perindustrian meminta agar para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng. (RO/OL-7)

Baca Juga

Dok. Kementan

Mentan SYL Dorong Petani Beradaptasi dengan Tantangan Alam

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 16:21 WIB
Menurutnya, TOT mengenai praktik pertanian ramah lingkungan seharusnya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasikan di...
Dok. BNI

HUT Ke-76, BNI Gelar Akad 5.476 Debitur FLPP

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 15:51 WIB
Pelaksanaan akad massal dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pengembang rumah subsidi dan...
Ist

Pekerja Bukan Penerima Upah Diharap Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 15:35 WIB
Mulai dari sopir angkutan, pemilik warung, petani, dan pelaku UMKM bisa mengikuti program Bukan Penerima Upah (BPU) diharapkan menjadi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya