YLKI Minta Usut Dugaan Oligopoli Minyak Goreng

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut menyoroti kebijakan dari pemerintah terkait minyak goreng (Migor). Sebab, konsumen dianggap menjadi korban dari bongkar pasang aturan terkait minyak goreng tersebut.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut dugaan adanya kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit. Pemerintah diharapkan lebih transparan dalam memaparkan Domestic Market Obligation (DMO) 20% mengalir kemana.

“Mengalirnya kemana, industri migor, atau mengalir ke biodiesel. Sebab,DMO 20% memang tidak akan cukup kalau disedot ke biodiesel. Dalam kondisi seperti sekarang, CPO untuk kebutuhan pangan lebih mendesak, daripada untuk energi," ungkap tulus dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (17/3). 

Ia mengatakan, dari sisi kebijakan publik YLKI sangat menyayangkan,  bongkar pasang kebijakan migor yang dilakukan pemerintah. Sehingga konsumen, bahkan operator, menjadi korbannya.

“Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar migor, dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat," kata dia. 

Di sisi lain, Tulus menilai bahwa kebijakan pemerintah terhadap migor di atas kertas atau secara umum lebih market friendly. Sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi upaya untuk memperbaiki distribusi dan pasokan migor kepada masyarakat dengan harga terjangkau.

Terkait dengan hal itu, pihaknya pun mengusulkan bahwa idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup. Sehingga subsidinya tepat sasaran.

“Sebab, subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu, dan akibatnya masyarakat menengah ke bawah kesulitan mendapatkan migor murah,” pungkasnya. (OL-8)