Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dampak konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina menambah ketidakpastian dalam upaya pemulihan ekonomi global dari pandemi covid-19. Salah satu ancaman yang paling nyata terjadi pada stabilitas pasar keuangan dunia.
"Kita belum pasti dan menerima begitu saja bahwa pemulihan ekonomi akan terus berlanjut, terutama di sisi keuangan dengan pengetatan moneter yang mungkin akan dikalibrasi ulang karena konflik Rusia dan Ukraina. Ini juga akan menciptakan ketidakpastian lain," ujarnya dalam Fitch on Indonesia - Exit Strategy After the Pandemic, Rabu (16/3).
Dia menerangkan, ragam sanksi yang dikeluarkan sejumlah negara kepada Rusia turut mendorong instabilitas pasar keuangan dan pasar modal dunia. Namun diakui hal itu berdampak terbatas pada Indonesia.
Indonesia dinilai mampu menahan gejolak yang timbul di sisi pasar keuangan. Hal itu terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang justru bergerak ke arah positif dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.
Ancaman yang paling nyata akibat ketengangan yang terjadi di Eropa Timur ke Indonesia ialah kenaikan harga dari sejumlah komoditas. "Yang sekarang kita saksikan peningkatan yang sangat ekstrem di beberapa komoditas," sebut Sri Mulyani.
"Ini menunjukkan bahwa dalam konteks perekonomian Indonesia, baik melihat neraca pembayaran, maupun komposisi ekonomi, saya kira kita relatif tangguh. Tapi bukan berarti kita meremehkan dampak jangka panjangnya yang sangat kompleks," tambah dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pemihan kian berat lantaran di saat yang sama dunia juga masih dihadapkan dengan proses pemulihan yang tidak merata akibat kesenjangan akses vaksin, gangguan rantai pasok global, serta ancaman peningkatan inflasi.
"Ini semua akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi proses pemulihan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Jadi ini akan menjadi tantangan bagi semua negara yang menavigasi proses pemulihan," pungkas Sri Mulyani. (Mir)
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan kritik keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya sebagai budak perang setelah serangan Rusia berdampak pada listrik
SERANGAN udara terbaru Rusia menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur vital di Ukraina. Listrik dan air dilaporkan tidak dapat diakses di ibu kota Kyiv
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Rusia kembali serang Kyiv, ibu kota Ukraina, dengan drone pada 5 Februari 2026. Dua warga luka, gedung TK dan perkantoran rusak di tengah kelanjutan perundingan damai di Abu Dhabi.
Sebelumnya, FIFA dan UEFA telah membekukan keanggotaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional sejak Februari 2022, sesaat setelah invasi skala penuh ke Ukraina dimulai.
KEPALA Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev, pada Selasa (27/1), mengatakan bahwa penarikan pasukan Ukraina dari Donbas dapat mendorong perdamaian di Ukraina.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved