Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PEMERINTAH harus segera mengambil langkah untuk menyesuaikan harga
Indonesian crude price (ICP) secara proporsional, termasuk harga bahan bakar minyak.
Hal ini perlu dilakukan seiring kenaikan harga minyak dunia yang menembus angka US$ 105 per barrel akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
Pengamat Ekonomi dan Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, kenaikan harga minyak dunia saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, selama ini Indonesia merupakan negara pengimpor minyak.
Untuk itu, pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan saja,
tetapi juga harus mengantisipasi dan membuat proyeksi harga minyak yang
menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait harga BBM di dalam negeri.
"Kalau pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga, Pertamina akan menjual BBM di bawah harga keekonomian, dan ini akan memberatkan APBN," katanya.
Menurut Fahmy, kenaikan harga bisa dilakukan terlebih dulu untuk produk Pertamax Series yang konsumennya berada di kisaran angka 20% dari total konsumsi gasoline secara nasional, sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi inflasi.
Selain itu, saat ini juga merupakan momentum bagi pemerintah untuk menghapus Premium guna mengurangi beban subsidi APBN.
"Saya rasa ini juga momentum bagi pemerintah untuk menghapus Premium,
karena konsumsinya sekarang juga tinggal 5%. Itupun hanya di luar
Jawa. Ini juga akan mengurangi beban subsidi APBN," ungkap Fahmi.
Terkait dengan harga Pertalite, Fahmy menilai, belum perlu dilakukan
penyesuaian, mengingat konsumen Pertalite saat ini masih cukup besar, yang mencapai 70%. Jika harga Pertalite dinaikkan, maka hal ini akan
berimbas pada inflasi dan daya beli masyarakat.
"Penyesuaian harga harus secepatnya dilakukan, karena eskalasi perang
diperkirakan akan panjang. Saya rasa harga minyak bisa terus
meningkat," ujar Fahmy.
Stok aman
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko menuturkan, masyarakat diharapkan tidak panik terkait dengan kenaikan harga minyak dunia pada saat ini.
Menurutnya, stok bahan bakar minyak di Jawa Tengah masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Stok BBM kita rata-rata saat ini selalu di atas tujuh hari terutama
untuk BBM jenis gasoline. Kami bersama Pertamina selalu melakukan
pemantauan untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM di masyarakat," terang Sujarwanto.
Dia menjelaskan, sejumlah faktor yang mempengaruhi harga BBM di dalam negeri di antaranya harga minyak dunia, stabilitas dalam negeri dan
permintaan yang terkendali. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah memastikan akan melakukan pemantauan lebih ketat lagi, guna memastikan tidak adanya penyimpangan distribusi BBM.
"Kami sudah mengeluarkan surat kepada Pertamina dan Hiswanamigas, untuk
memastikan bahwa ketersediaan BBM mencukupi," jelasnya.
Sujarwanto juga mengingatkan, masyarakat untuk menjaga perilaku hemat
energi, dengan menggunakan BBM yang lebih efisien. Hal itu bisa dilakukan dengan memilih bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
"Kita juga terus mempersiapkan infrastuktur untuk kendaraan listrik,
sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan energi yang lebih efisien,"
pungkasnya. (N-2)
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan kuota dan skema subsidi motor listrik 2025 secara terbuka.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved