Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Strategis Disiapkan

PEMERINTAH berupaya memacu perekonomian ndonesia di 2022 tumbuh lebih baik di 2022. Upaya tersebut dituangkan dalam beberapa kebijakan strategis jangka pendek dan menengah untuk memperkuat fondasi perekonomian. 

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional bertema Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring, Selasa (8/2). Dalam jangka pendek, pemerintah mendorong percepatan eksekusi sejumlah stimulus fiskal di triwulan I 2022.

Baca juga: Mentan SYL Dorong Petani Bone Tingkatkan Produksi Padi dengan IP 400

"Pemerintah terus mendorong front loading beberapa kebijakan fiskal. Kita tahu triwulan I tahun lalu minus 0,7% dan tentu di triwulan I 2022 ini kita berharap akan terus kita dorong agar beberapa program didahulukan dan triwulan I ini kita bisa tumbuh positif," ujarnya. 

Beberapa stimulus yang dipercepat tersebut yakni insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) perumahan yang berlaku selama 9 bulan. Pemerintah akan menanggung PPN perumahan sebesar 50% untuk properti maksimal senilai Rp2 miliar, dan menanggung 25% PPN atas properti dengan rentang harga Rp2-Rp5 miliar. 

Merujuk data Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesis (DPP REI), potensi insentif PPN DTP yang bisa terserap mencapai Rp3,26 triliun. Karenanya, Airlangga berharap pemerintah daerah turut mendorong implementasi kebijakan tersebut. 

"Khusus untuk perumahan, perubahan dari IMB menjadi persetujuan bangunan gedung harus diselesaikan oleh seluruh pemda, karena ini salah satu yang menjadi bottleneck dari pada PPN DTP perumahan," kata dia. 

Lalu pemerintah juga memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil. Ketentuan insentif tersebut yakni pemerintah menanggung 3% PPnBM low cost green car (LCGC) dengan harga Rp200-Rp250 juta di triwulan I 2022. Kemudian turun menjadi 2% di triwulan II 2022, 1% di triwulan III, dan tarif normal berlaku di triwulan IV. 

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong perluasan bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Ditargetkan 2,76 juta orang yang terdiri dari 1 juta pemilik warung dan 1,76 juta nelayan akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu per individu. Penerima manfaat bantuan tersebut, kata Airlangga, tersebar di 212 kabupaten/kota di Indonesia. 

Kemudian adanya kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon mencapai Rp373,17 triliun untuk mendorong geliat sektor UMKM. "Bunga subsidi KUR diberikan 3%, dan ini 3% ini diberlakukan sampai Juni 2022. Diharapkan perekonomian sudah berangsur menuju ke arah normal, atau pun kita berharap bahwa pandemi ini akan bergeser menjadi endemi," kata Airlangga. 

Sementara langkah strategis pemulihan dalam jangka menengah, imbuh Airlangga, pemerintah memiliki Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai penungkit perekonomian. Melalui aturan dan ketentuan yang ada dalam UU itu, diharapkan investasi akan membanjiri Indonesia dan mendorong pertumbuhan UMKM nasional. 

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden 3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Melalui Keppres tersebut diharapkan mampu mendorong efektivitas kinerja pemda, sekaligus turut berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi keuangan digital nasional.

"Terutama implementasi elektronifikasi transaksi pemda agar transaksi keuangan di daerah dapat dikelola secara baik dan mengintegrasikan sistem keuangan daerah, dan diharapkan daerah siap dengan digitalisasi dan terjadi literasi ekonomi keuangan secara digital, baik dari daerah maupun secara nasional," jelas Airlangga. 

Hal lain yang menjadi langkah strategis jangka menengah pemulihan ekonomi ialah mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Airlangga mengungkapkan, terdapat 208 proyek dan 110 program strategis yang nilainya mencapai Rp5.698 triliun. 

PSN itu diharapkan mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah, kata Airlangga, menargetkan seluruh proyek itu dapat rampung pada triwulan IV 2024. (OL-6)