Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) melakukan analisis ekonomi pengendalian rabies di Kalimantan Barat.
Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, Nuryani Zainuddin menyampaikan, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi program pengendalian rabies dari aspek ekonomi. Seperti, besaran pembiayaan dan manfaat yang didapatkan.
"Kita evaluasi program yang telah berjalan di Kalimantan Barat (Kalbar) dan keluarannya diharapkan akan memberikan rekomendasi program pengendalian rabies yang lebih efektif," kata Nuryani di Jakarta, Rabu, (26/1).
Baca Juga: Vaksinasi Rabies Tekan Risiko Kematian 'Anak Bulu'
Nuryani mengatakan, Provinsi Kalbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia endemis rabies. Setelah sempat dinyatakan bebas melalui Keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2014 dan hampir selama 10 tahun sebelumnya tidak terdapat kasus rabies pada hewan maupun manusia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Muhammad Munsif menyebutkan, bahwa penyakit rabies ini memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan. Selain dampak sosial dan dampak kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Barat.
"Maka dari itu, kami memiliki kepentingan yang kuat untuk mengontrol dan mengurangi dampak rabies saat ini," imbuhnya.
Munsif menjelaskan, pengendalian rabies ini membutuhkan alokasi sumber daya yang besar. Untungnya, telah dilaksanakan dengan pendekatan One Health yang melibatkan multi sektor, khususnya kesehatan masyarakat dan bidang kesehatan hewan.
"Saya berharap, hasil analisis nantinya dapat memberikan masukan untuk optimalisasi program pengendalian rabies di Kalbar oleh Pemda dan Pusat," ucap Munsif.
Terpisah, Tim Ahli Analisis Ekonomi Pengendalian Rabies di Kalbar, Dikky Indrawan dan Chaerul Basri setuju analsis ini merupakan aspek yang penting. Keduanya memastikan akan mengawal terus analisis yang sedang dilaksanakan ini.
"Harapannya nanti akan ada model analisis ekonomi penyakit hewan yang dapat digunakan untuk wilayah lain," pungkas Dikky dan Chaerul. (RO/OL-10)
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat.
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved