OJK Proyeksikan Kredit Tumbuh 7,5% Pada Tahun Ini

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memproyeksikan pada 2022 ini, kredit akan bertumbuh sampai dengan 7,5%, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 10%, penghimpunan dana masyarakat di pasar modal akan berada di rentang Rp125 triliun sampai Rp175 triliun, piutang perusahaan pembiayaan akan tumbuh 12%, aset asuransi jiwa dan asuransi umum akan tumbuh 4,66% dan 3,46%, serta aset dana pensiunan akan mencapai 6,47%. 

Proyeksi ini mempertimbangkan berbagai tantangan yang akan dihadapi pada tahun ini, di mana salah satunya ialah varian omikron, normalisasi kebijakan stimulus covid-19 di berbagai negara maju, inflasi, serta persiapan untuk mengurasi emisi karbon. 

Baca juga: Pertamina dan Grab Sepakat Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Wimboh menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor jasa keuangan di 2022 ini. Salah satunya ialah peningkatan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan pemberian insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. 

"Kami juga mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) 25% lebih rendah dari biasa. Ini akan kami perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir. Di samping itu, kami juga akan lanjutkan stimulus kredit pada sektor properti," ungkapnya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1). 

Lebih lanjut, Wimboh menambahkan bahwa OJK juga tengah menyiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju, antara lain melalui percepatan konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas untuk bersiap menghadapi hal yang terjadi dengan normalisasi kebijakan. 

OJK juga mendorong percepatan penghapusan cadangan kredit dan pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan pada saat dinormalkan kembali di 2023. 

"Kami juga akan melakukan penataan lebih cepat lagi di industri reksa dana, dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB (Industri Keuangan Non Bank)," ujar Wimboh. 

Kebijakan lainnya, OJK akan menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka penciptaan ekonomi baru. 

Hal ini dilakukan antara lain melalui pendirian bursa karbon dan penerbitan taksonomi hijau 1.0. Dalam hal ini, OJK bersama SRO dan pemerintah sedang mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia. 

Terkait taksonomi hijau yang disusun oleh OJK, pihaknya telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, di mana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait. Hal ini akan membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa dan Asia. 

"Taksonomi hijau ini juga akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsetif dari berbagai K/L, termasuk di dalamnya OJK yang sudah dimulai dengan ATMR lebih rendah terhadap kredit kendaraan berbasis baterai," ucapnya. 

Selain itu, kebijakan selanjutnya ialah OJL akan memperluas akses keuangan masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30% pada tahun 2024 dengan berbagai model. 

Di antaranya ialah model klaster dalam sistem satu bersama mengenai pembiayaan, pemasaran, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap bersama gubernur dan kepala daerah setempat, serta program pembiayaan lain yang digunakan yakni KUR klaster, kredit pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR dan lembaga keuangan mikro termasuk bank wakaf mikro, serta skema pemasaran melakui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. 

"Di pasar modal, terus kita gencarkan pembiayaan terhadap UMKM melalui securities crowdfunding yang sudah kami luncurkan awal 2021 lalu," ujar Wimboh. 

Kebijakan terakhir, OJK akan terus memperkuat transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional, sehingga masyarakat dapat mengakses produk dan jasa keuangan dengan harga lebih murah, kualitas lebih baik, dan akses lebih cepat dengan mengurangi ekses yang terjadi. 

"Hal ini kami lakukan literasi edukasi ke masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen dan tetap kita akan mendukung penegakan hukum apabila ada yang dilanggar. Kami juga akan mendorong keuangan formal seperti perbankan dan IKNB untuk masuk ke dalam bisnis online digital sehingga ini bisa menutup gap permintaan yg besar kepada masyarakat," ucapnya. 

"Berbagai kebijakan tersebut sudah kami tuangkan dalam masterplan jasa keuangan 2021-2025 serta berbagai peta jalan yg lebih detail untuk sektor sektor tertentu. Khusus untuk mendukung ekonomi hijau dalam rangka menurunkan kadar emisi karbon dan efek rumah kaca, OJK sudah menuangkan dalam roadmap sustainable finance 2021-2025," pungkas Wimboh. (OL-6)