Transformasi Sistem Penilaian Kinerja demi Peningkatan SDM Pertanian

PENILAIAN kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut penilaian kinerja yang dikelola suatu sistem informasi kinerja.

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Siti Munifah mengatakan, hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Demikian ditegaskan Siti saat melakukan Sosialisasi Aplikasi Sinergi baru-baru ini.

Baca juga: Ini Hasil Pertemuan Presidensi G20 Indonesia di Bali

“Kita harus mulai terbiasa dengan segala perubahan termasuk transformasi sistem penilaian kinerja. Keberhasilan kinerja instansi menjadi tanggung jawab setiap individu yang berada unit kerja tersebut,” kata Munifah seperti dikutip dari keterangan pers, Jumat (10/12/2021).

Ia menambahkan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian harus mampu membangun kerja sama tim dan bersama-sama memecahkan dan menyelesaikan masalah hingga memberikan pelayanan terbaik. 

"Upaya tersebut dilakukan guna menghasilkan SDM profesional yang tidak hanya berkutat pada proses tetapi juga menghasilkan output terbaik," tutur dia.

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi dalam kesempatan itu juga menyampaikan pentingnya peningkatan SDM. 

"Jika ingin pertanian maju, majukan dahulu kualitas SDM. Karena SDM yang berkualitas bisa menghadirkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan pertanian," ungkapnya.

Penerapan sistem manajemen peran dan hasil kinerja untuk ASN sejalan dengan pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang disampaikan dalam sejumlah kesempatan. Diharapkan hal itu bisa meningkatkan kapasitas SDM Pertanian guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. 

"Salah satu fokus kita adalah meningkatan kualitas SDM. Dengan SDM yang berkualitas tersebut, kita akan meningkatkan pertanian," tandasnya. (RO/A-3)