Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Kebijakan Erick Soal Krakatau Steel Dinilai Sudah Sesuai Arahan Presiden

Mediaindonesia.com
09/12/2021 09:10
Kebijakan Erick Soal Krakatau Steel Dinilai Sudah Sesuai Arahan Presiden
Menter BUMN, Erick Thohir (kiri) ikut mendampingi Presiden Jokowi (ketiga dari kanan) meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel.(Biro Pers Setpres ANTARA/Agus Suparto)

SEMUA kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir terkait Krakatau Steel sebenarnya sudah seusuai dengan kehendak Presiden Joko Widodo untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan negara yang selama ini kerap menjadi sapi perahan hingga membuat kinerja mereka tidak sehat. Karena itu tidaklah elok seorang bawahan menteri yang kebetulan dipercaya mengawasi salah satu perusahaan subholding BUMN menantang Menteri BUMN secara terbuka di ruang publik berkaitan dengan kebijakan perusahaan milik negara.

Seharusnya, kalau ia memiliki gagasan, hal itu bisa dilakukan secara tertutup dan terbatas. Hal itu dikemukakan pengamat birokrasi Varhan Abdul Azis saat dimintai komentar seputar pernyataan  Komisaris PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), Roy Maningkas, terhadap Menteri BUMN Erick Thohir.  

Baca juga:  Optimistis PT Krakatau Steel tak Bangkrut, Ini Respons Komisaris PT ...

Menurut Varhan yang merupakan wakil sekretaris jenderal lembaga swadaya masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (Lira), pernyataan Menteri BUMN Erick di hadapan Komisi VI DPR RI tentang kemungkinan bangkrutnya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk justru merupakan keprihatinan seorang menteri BUMN terhadap kondisi perusahaan negara yang berada di bawah asuhannya. Ibarat bapak kepada anak, kata Varhan, Erick memberikan prediksi negatif itu justru agar manajemen PT KS segera bertindak secara rasional dan optimis.   

“Itu maksudnya agar manajemen PT KS segera mencari cara terbaik untuk tetap tegak berdiri dan kembali menjadi kebanggaan warga negeri,” kata Varhan. Ia juga mengingatkan,  sebagai Menteri BUMN, Erick tentu memiliki data yang valid yang mendasari keprihatinannya hingga keluar pernyataan tersebut.

Varhan mengingatkan bahwa di depan 20 direktur utama BUMN terpilih di Hotel Inata, Labuan Bajo, NTT, pertengahan Oktober lalu, Presiden Jokowi dengan tegas meminta agar para pimpinan BUMN semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam bekerja. Bahkan, di tengah persaingan ekonomi global yang terbuka serta kondisi dilingkup pandemi, perusahaan BUMN diminta Jokowi terus bertransformasi tanpa henti.

“Nah, Menteri BUMN tentu ingin agar perusahaan BUMN bisa meraih hasil terbaik dalam nilai profit perusahaan, berdampak sosial tinggi bagi masyarakat, dan punya rencana pengembangan positif ke depan. Itu yang mendasari keluarnya pernyataan berupa prediksi negatif tersebut,” kata Varhan.

Karena itu, ia meyakini, andai pun Erick merombak jajaran komisaris dan direksi Krakatau Steel beserta subholding perusahaannya, itu pun sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi. “Sebagai pembantu langsung Presiden, Menteri Erick Thohir tentu senantiasa berkoordinasi dengan Presiden untuk setiap kebijakan yang ia lakukan. Bukankah Presiden Jokowi sejak awal mengatakan,” Jangan ada lagi visi menteri, yang ada hanya visi Prsiden.”

Saat berbicara  di depan Komisi VI DPR soal penyelamatan Krakatau Steel, Erick mengatakan,  ada tiga langkah yang dilakukan dalam penyelamatan PT KS. Problemnya langkah ketiga tersebut macet.

"Tapi memang salah satunya yang sekarang ini krusial, kalau ketiga gagal, kedua gagal, dan pertama gagal maka Desember ini (Krakatau Steel) bisa default,"kata Erick. Pernyataan yang sebenarnya mewanti-wanti itu yang kemudian disalahtafsirkan dan dijadikan pemicu polemik. (Ant/RO/A-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Maulana
Berita Lainnya