Kemenkominfo Perluas Kolaborasi Perkuat Ekosistem Jasa Keuangan Digital 

TRANSFORMASI digital yang terakselerasi oleh pandemi Covid-19 telah mendorong peran signifikan sektor jasa keuangan sebagai poros transaksi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kolaborasi yang kokoh dan sinergis dari pelaku jasa keuangan nasional akan mendorong kesiapan Indonesia sebagai digital nation yang tangguh, adaptif, dan inklusif. 

“Upaya mewujudkan Indonesia Digital tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini membuat kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan pihak swasta menjadi unsur yang sangat penting untuk dilaksanakan demi menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan aman,” ujarnya. 

Johnny menyatakan Kementerian Kominfo telah menginisiasi Forum Ekonomi Digital Kominfo (FEDK) sebagai wadah resmi antara Pemerintah dan pelaku industri digital untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkolaborasi. 

“FEDK sebagai salah satu dalam penciptaan langkah dan opsi antisipatif bagi pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Pada 29 September 2021, FEDK yang ke-2 telah dilaksanakan dengan mengangkat tema fintech,” jelasnya.  

Menkominfo memaparkan beberapa kesepakatan dalam FEDK yang membahas mengenai teknologi finansial.  Pertama, peningkatan kolaborasi erat lintas pemangku kepentingan dalam memberantas fintech illegal. Selanjutnya kedua, peningkatan literasi digital kepada masyarakat berkaitan dengan fintech dan pinjaman online (pinjol). 

“Ketiga, pengadaan dan pemanfaatan database pihak terkait pinjol ilegal yang digunakan untuk dasar pemberian sanksi/penegakan hukum dan keempat ketentuan pendaftaran PSE PM Kominfo 5/2020 dapat menjadi instrumen hukum untuk menjerat fintech ilegal,” jelasnya. 

Selain itu, dalam FEDK ke-2 Kementerian Kominfo bersama pemangku kepentingan juga menyepakati pengembangan identitas digital nasional terverifikasi dan interoperable secara mulus di berbagai platform termasuk fintechonline; serta peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. 

Menurut Johnny, Kementerian Kominfo turut memastikan praktik tata laksana sektor jasa keuangan digital yang aman dan terpercaya guna memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kominfo, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Bank Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI telah berkomitmen untuk memberantas platform pinjaman online ilegal.  

“Sejak tahun 2018 hingga 7 Desember 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap 5.000 konten pinjol ilegal di Indonesia,” tandasnya. 

Menkominfo menekankan arti penting konektivitas guna perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Menurutnya, Kementerian Kominfo terus mengoptimalkan pengembangan infrastruktur digital guna mengentaskan kesenjangan digital. 

Baca juga : 32 Perusahaan Ikuti Pemeringkatan CGPI 2020

“Berbagai pembangunan dilakukan, melalui penggelaran jaringan serat optik sepanjang 459.111 kilometer untuk memperkuat backbone konektivitas nasional, pemenuhan akses internet di titik-titik fasilitas publik yang belum terlayani akses internet. Pada kuartal III tahun 2023 mendatang, Kementerian Kominfo menargetkan peluncuran satelit High-Throughput SATRIA-1 untuk menyediakan koneksi internet yang memadai di 150.000 titik fasilitas publik, yakni di 47.900 kantor Pemerintah Daerah, 93.900 Sekolah, 3.700 Fasilitas Kesehatan, dan 3.900 Kompleks Kemanan,” jelasnya. 

Kementerian Kominfo juga terus mengoptimalkan konektivitas mobile broadband nasional, khususnya melalui pemerataan jaringan 4G di seluruh 83.218 desa adan kelurahan di Indonesia.  

“Dengan menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G untuk 12.548 desa dan kelurahan blank spot pada tahun 2022,” ujar Johnny.  

Selain itu, Menkominfo menegaskan upaya penguatan jaringan broadband nasional terus didorong melalui penggelaran konektivitas 5G yang telah dilakukan di 9 wilayah Indonesia sejak Juni 2021. 

“Yakni di wilayah anglomerasi Jabodetabek, Solo, Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Denpasar,” jelasnya.  

Pengembangan konektivitas broadband juga akan terus dioptimalkan melalui upaya penataan atau farming dan refarming spektrum frekuensi. Menurut Menteri Johnny hal itu ditujukan guna memenuhi kebutuhan spektrum frekuensi dengan total 2.047 MHz pada akhir tahun 2024. 

“Termasuk di dalamnya kebutuhan spectrum band 700 MHz untuk 5G di Indonesia yang saat ini sedang kita laksanakan melalui pemanfaatan spektrum dari digital dividend hasil switch off TV analog yang selambatnya akan diselesaikan pada 2 November 2022,” jelasnya.  

Menkominfo menyatakan semua itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjalankan reformasi struktural di Indonesia. Menurutnya, kesemuanya bisa dijalankan berdasar Undang Undang Cipta Kerja yang menjadi regulasi utama reformasi struktural bidang ekonomi.  

“Hasil Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan substansi namun memperbaiki prosedur formal pembuatan undang-undang dengan grace period 2 tahun ke depan. Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dan program penting dalam pipeline Undang-Undang Cipta Kerja tetap bisa dilaksanakan,” tegasnya. (RO/OL-7)