Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SITUASI Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini terkendali dan berdampak terhadap perekonomian yang semakin membaik.
Hal ini tidak terlepas dari kerja bersama yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Ketika memberikan pembekalan dalam Apel Kasatwil Polri Tahun 2021 di Bali, Jumat (3/12), Menteri Koordinator (Memko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dedikasi TNI dan Polri yang selama ini turut aktif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Peran TNI dan Polri nyata dalam berbagai upaya mulai dari pemberlakukan PPKM, pendisiplinan protokol kesehatan, hingga akselerasi vaksinasi dan penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
"Saya berterima kasih atas dedikasi terbaik yang telah diberikan Polri dalam penanganan Covid-19. Kita bekerja bersama dan bekerja keras selama hampir 2 tahun ini," kata Menko Airlangga dalam keterangan pers, Sabtu (4/12).
Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.
Selanjutnya, efektifitas upaya pengendalian pandemi juga sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Terlebih, demi mendukung daya beli masyrakat, pemerintah mencetuskan program BT-PKLW dan Menko Airlangga mengatakan bahwa program BT-PKLW telah terealisasi 100% atas bantuan TNI dan Polri.
Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali, Menko Airlangga berpesan bahwa ada varian baru dari Covid-19.
"Untuk itu, strategi penanganan hulu (pencegahan) dan hilir (penanganan) secara sistematis perlu untuk terus diperkuat, terutama di sisi hulu, agar varian baru ini tidak sampai masuk dan menyebar di Indonesia," jelasnya.
"Koordinasi dengan perangkat desa/RT/RW dan satgas Covid-19 di daerah masing-masing juga harus terus ditingkatkan," ucap Airlangga.
Dalam rangka pembatasan mobilitas pada Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang, Menko Airlangga mengatakan bahwa peran TNI dan Polri sangatlah penting.
“Pembatasan tetap dilakukan dengan cara yang terukur dan memperhatikan kegiatan ekonomi masih tetap bisa berjalan,” kata Menko Airlangga.
Begitu juga dalam Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga mengharapkan peran Polri mendukung penyelenggaraan tersebut, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang membawa kepentingan negara-negara berkembang lainnya dalam forum tersebut.
Manfaat dari Presidensi G20 Indonesia begitu besar, menurut Airlangga, yaitu meningkatkan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun, menambah PDB Nasional Rp7,4 triliun, melibatkan 33 ribu UMKM, dan penambahan penyerapan tenaga kerja serta manfaat ekonomi lebih dari 1,5 sampai dengan 2 kali lipat dibanding acara Annual Meeting IMF-World Bank pada 2018.
“Bantuan pengamanan dari TNI dan Polri pada Presidensi G20 sangat krusial guna memastikan kelancaran acara dan menunjukkan kesuksesan Indonesia pada dunia,” pungkas Menko Airlngga. (RO/Ol-09)
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
STAF Sumber Daya Manusia Polri (SSDM Polri) meluncurkan buku berjudul Policing in Indonesia.
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved