DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung dan mengawal visi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia pusat industri halal dunia pada tahun 2024.
Indonesia harus menjadi pelaku utama sebagai produsen produk halal global yang nilai ekonominya mencapai US$2,2 triliun dan akan tumbuh menjadi US$3,2 triliun pada 2024.
“Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mulai kuat. Visi Indonesia untuk menjadi produsen halal dunia dapat diwujudkan dengan kerja keras seluruh pemangku kepentingan,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, dalam Focus Group Discussion (FGD) Series Global Halal Hub yang digelar Staf Khusus Wakil Presiden RI Lukmanul Hakim, di Sekretariat Wapres, Jakarta, Kamis (2/12).
Dalam keterangan, Jumat (3/12), FGD hybrid bertajuk Perjanjian Internasional sebagai Jembatan Pintu Masuk Produk Halal Indonesia dihadiri narasumber Djatmiko Bris Witjaksono (Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan), Arief Hidayat (Wakil Kepala Perwakilan RI di Riyadh), dan Syahda Guruh Langkah Samudera (Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri).
FDG dipimpin moderator Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Guntur Subagja Mahardika dan Dhika Yudistira.
Hadir sebagai panelis Muhammad Zulkarnaen (Asisten Deputi Industri dan Perdagangan Sekretariat Wakil Presiden), Ahmad Lutfi (Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Setwapres), Ahmad Heri Firdaus (Ekonom INDEF), Yongki Susilo (Direktur Kadin Trading House), dan Hadi Lee (Ketua Umum Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia/PD Ekspor).
Aria Bima mengungkapkan, pasar industri halal besar. Pada periode Januari – September 2021 Indonesia membukukan ekspor ke negara-negara Oki sebesar US$21,51 miliar. Dan kinerja perdagangan dengan negara OKI itu mengalami surplus US$5,28 miliar.
“Industri halal memiliki peran yang cukup signifikan atas performa positif neraca perdagangan,’’ papar Aria Bima yang merupakan anggota legislatif dari PDI Perjuangan.
Staf Khusus Wakil Presiden RI Lukmanul Hakim mengungkapkan pentingnya ekosistem industri halal yang terintegrasi melibatkan semua stakeholders.
Ekosisrem yang dibangun ini, menurut Lukmanul, dapat memetakan permasalahan dan solusi industri serta menjadi sarana akselerasi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal di dunia.
“Salah satunya adalah dengan mendorong perjanjian kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi target pasar produk halal Indonesia di dunia," turur Lukmanul.
Dirjen Perundingan dan Perjanjian Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan, perjanjian perdagangan internasional dapat mendorong peningkatan ekspor halal Indonesia.
“Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan bentuk perjanjian perdagangan yang dapat menjadi payung hukum untuk peningkatan akses pasar produk halal, dengan melalui dibentuknya bab khusus tentang pengaturan halal,” katanya.
Djatmiko menyampaikan Indonesia dengan menyiapkan kerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang merupakan pusat bisnis utama Timur Tengah. Di negara ini juga memiliki lingkungan yang ramah bisnis, sistem politik yang stabil, infrastruktur dan jaringan komunikasi kelas dunia.
“Dubai dapat menjangkau pasar halal dengan consumer spending sebesar US$576 miliar. Dubai juga trading hub terbesar diantara negara-negara OKI,’’ jelas Djatmiko. Selain dengan UEA, Indonesia juga sedang menyiapkan kerjasama bilateral dengan Turki, Bangladesh, Chili, Argentina dan beberapa negara lainnya di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Pasifik, dan Asia Tenggara.
Wakil Kepala Perwakilan RI di Riyadh Arief Hidayat menyampaikan potensi produk halal Indonesia di Saudi Arabia sangat besar.
Kedutaan Besar RI di Riyadh terus melakukan berbagai langkah untuk menjalin kerjasama dan membuka pasar produk Indonesia di kawasan tersebut.
Selain pemasaran produk halal yang langsung dikirim dari Indonesia, Arief mendorong investasi produsen halal Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia.
Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Syahda Guruh Langkah Samudera menjelaskan perjanjian internasional dapat menjadi instrument mendorong diterimanya standar halal di Indonesia oleh negara mitra.
“Perlu dikaji ke depan perlu tidaknya standar internasional mengenai halal, sehingga terdapat penyeragaman aspek teknikal dalam penetapan standar halal,” ujar Guruh.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menekankan Indonesia perlu memiliki produk halal unggulan yang berdaya saing kompetitif sehingga dapat menembus pasar global.
Direktur Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Trading House Yongky Susilo menyebutkan, organisasi para pelaku usaha itu turut mendorong terwujudnya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.
Selain mengembangkan indusri di dalam negeri untuk meningkatkan produksi produk halal, Kadin juga membuka akses pasar ke sejumlah negara di berbagai kawasan di dunia.
Hadi Lee dari Asosiasi Platform Digital Indonesia berkomitmen para pelaku perdagangan ekspor melalui e-commerce mendukung Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.
FGD Series Global Halal Hub sudah dilaksanakan enam kali dari tujuh seri membahas berbagai isu dan permasalahan UMKM dan produk halal Indonesia. (RO/OL-09)
