Selasa 30 November 2021, 17:55 WIB

Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah

ANTARA/FENY SELLY
Ilustrasi. Petugas dan nasabah melakukan akad pinjaman di kantor Bank Wakaf Mikro Pesantren Aulia Cendekia Palembang, Sumsel.

 

EKONOMI dan keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Hal itu dibuktikan dengan naiknya urutan Islamic Finance Index Indonesia ke posisi 2 di 2020 dan kontraksi ekonomi syariah yang hanya 1,75% di 2020, lebih baik dari kondisi ekonomi nasional yang minus 2,07%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, untuk menjaga tren positif tersebut, diperlukan penguatan di beberapa sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Ekonomi Syariah dan Literasi Digital untuk Mendorong Kebangkitan ...

"Beberapa yang perlu didorong adalah sisi supply dan demand agar jumlah atau kue daripada ekonomi syariah meningkat. Kemudian inklusi keuangan, percepatan program syariah wakaf mikro, keuangan digital, inklusi keuangan bagi santri dan pesantren, serta mendorong ekosistem industri dan Kawasan Industri Halal," ujarnya seusai mengikuti Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Selasa (30/11).

Penguatan di beberapa sektor itu dinilai mampu mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Melalui penguatan itu pula diharapkan asa untuk menjadi pusat ekonomi keuangan syariah global tercapai.

Saat ini beberapa sub sektor unggulan ekonomi syariah nasional berada di posisi yang baik. Halal food Indonesia berada di posisi keempat dunia; halal fesyen Indonesia berada di urutan ketiga; friendly travel Indonesia di urutan enam; media dan rekreasi halal Indonesia di posisi lima; farmasi dan kosmetik halal Indonesia berada di posisi enam dunia; dan keuangan syariah Indonesia berada di posisi enam dunia.

Adapun saat ini, kata Airlangga, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai 4,41%, dana pihak ketiga 4,89%, dan pembiayaan syariah 4,54%. "Jadi ekonomi dan keuangan syariah ini mempunyai peran penting. Jadi memang diperlukan penguatan ekonomi dan keuangan, penguatan halal value chain, penguatan UMKM, penguatan fatwa regulasi tata kelola, penguatan ekonomi digital literasi SDM dan RnD," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi keuangan syariah. Salah satunya dilakukan dengan penerbitan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Indonesia selama ini sudah dikenal secara global sebagai issuere sovereign untuk sukuk yang terbesar. Di dalam negeri kamu juga mengembangkan surat berharga syariah secara ritel, di mana jumlah investornya sudah semakin meningkat," jelasnya.

Dukungan lainnya ialah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 57/2021. Dalam aturan itu, kata Sri Mulyani, pelaku UMKM tak lagi dibebani biaya sertifikasi halal, alias gratis. Di saat yang sama anggaran negara juga akan mendukung Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendorong sertifikasi halal gratis tersebut.

"Jadi selain menetapkan nol rupiah untuk usaha kecil menengah, kita juga memberikan dukungan APBN sehingga sertifikasinya bisa dijalankan secara konsisten dan kredibel," kata dia.

Sri Mulyani yang juga Sekretaris KNEKS itu menambahkan, sesuai rapat pleno, dikakukan juga penandatanganan kerja sama antara KNEKS dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga National Single Window (LNSW). Kerja sama itu bertujuan untuk mendukung kompleks industri halal.

"Termasuk dalam hal ini bekerja sama dengan BPJPH Kementerian agama untuk membuat kodifikasi produk halal ekspor dan impor. Jadi dalam hal ini produk-produk halal itu yang nantinya diekspor akan certified dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang yg mencertified kehalalan dari produk tersebut. Sedangkan untuk impor yang akan dipakai di dalam negeri juga akan mendapat kemudahan untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Industri Keuangan Syariah Global Diproyeksikan Mencapai US$ 4 ...

Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai saat ini tengah mengupayakan pembuatan HS code bagi produk-produk halal. Upaya itu turut melibatkan Kementerian Perdagangan dan bertujuan untuk memudahkan identifikasi neracara perdagangan dan melihat perkembangan indikator produ-produk halal.

Sementara itu Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo bilang, dalam rapat pleno, ditetapkan 13 program prioritas untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Ke-13 program prioritas itu diklasterisasi menjadi 4 program prioritas di dalam klaster pengembangan industri produk halal; 4 program prioritas di dalam klaster jasa keuangan syariah; 2 program prioritas di dalam klaster keuangan sosial syariah; dan 4 program prioritas lainnya di dalam klaster pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah.

Dia berharap program-program prioritas itu dapat terimplementasikan dengan baik. Pasalnya, dalam rapat pleno ditetapkan bahwa keanggoraan KNEKS merupakan bagian dari pekerjaan Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota.

"Sehingga diharapkan sinergi, akselerasi, dan percepatan dapat dilakukan dengan lebih serasi di antara seluruh anggota KNEKS dan di luar dari anggota KNEKS juga masih banyak stakeholder yang terkait dengan pengembangan ekonomi keuangan syariah," pungkas Ventje. (Mir/A-1)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Kado Spesial Kemerdekaan, Rektor IPB Apresiasi Swasembada Beras Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 15 Agustus 2022, 11:50 WIB
Arif menjelaskan, keberhasilan itu merupakan akumulasi dan kerja keras semua pihak, termasuk upaya jajaran Kementerian Pertanian...
Dok. Kementan

Indonesia Swasembada Beras, Mentan SYL: Kejayaan Terulang

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 15 Agustus 2022, 11:45 WIB
Tidak hanya itu saja, Mentan juga memberikan penghargaan kepada petani bawang merah dan cabai. Ikhwan Arif yang berasal dari Brebes dan...
Dok.PGE

RI Berpotensi Jadi Pusat Industri Panas Bumi Skala Global, Butuh Usaha Bersama

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 15 Agustus 2022, 09:56 WIB
Perlu ada akselerasi ekstra dari  dari pemerintah selaku regulator, tidak hanya mengandalkan pelaku...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya