Krisis Selalu Beri Ruang Lakukan Reformasi

SELAMA berabad-abad, krisis telah menjadi faktor pendorong terjadinya transformasi teknologi, sosial, dan politik yang telah membentuk ekonomi dan kapasitas individu untuk mencari nafkah. Krisis yang melanda global memiliki penyebab yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan yaitu keuangan negara-negara yang terkena dampak dan tanggapan pemerintah terhadap reformasi untuk mengantisipasi krisis serupa di masa depan.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra pada International Seminar on Business, Economics, Social Science And Technology (ISBEST) ke-4 yang berlangsung 27-28 November lalu. Dalam acara yang digelar Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka (FE-UT) bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Akuntansi Sektor Publik (APSAE) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga diselenggarakan Competition of Public Sector Innovation Award (COPSI) ke-3.

Kegiatan yang digelar hybrid ini dihadiri Rektor UT Prof Ojat Darojat, Dekan FE UT Prof Dr. Ali Muktiyanto, Dr. Hendrian, Ketua Jurusan Akuntansi FE UT, para akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. "Pengalaman menunjukkan bahwa krisis selalu memberikan ruang bagi Indonesia untuk melakukan proses reformasi," ungkap Wempi.

Dia mencontohkan pada 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi sebagai bagian dari krisis keuangan Asia. Kondisi yang ada diperparah karena diikuti krisis sosial dan ketegangan politik yang ditimbulkan perubahan dramatis dari sistem politik semi otoriter menuju sistem politik yang lebih demokratis.

Selama ini, lanjut dia, selain mengalami reformasi politik, Indonesia juga berhasil meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas keuangan publik dengan memberlakukan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang proses pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. "Reformasi ini membangun fondasi dan membuka jalan bagi pengelolaan kebijakan fiskal dan anggaran yang lebih baik dari Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut dia mencontohkan pada 2009, Indonesia menerima dampak dari ekonomi global 2008-2009 meskipun tidak separah 1998 berkat reformasi dan pelajaran sebelumnya belajar dari krisis 1998. Krisis keuangan global 2008-2009 dimulai dari sektor perumahan dan keuangan di negara-negara maju yang pada akhirnya menyebar ke dunia.

Lebih jauh, dikatakan, dari perspektif ekonomi, krisis global saat ini yang dibawa oleh pandemi Covid-19 tentunya telah menjadi wake-up call untuk meningkatkan ketahanan ekonomi global terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan secara alami di masa depan, termasuk pandemi, bencana alam, dan ancaman perubahan iklim. Tapi, pandemi juga telah mengungkap beberapa kelemahan pada komunitas global yang perlu ditingkatkan seperti forum ekonomi dunia untuk memperbaiki keadaan dengan membangun kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan global untuk mengelola konsekuensi dari krisis Covid-19.

"Gagasan utama dari inisiatif ini adalah untuk membangun solidaritas antarbangsa untuk menghindari dampak memburuknya ekonomi global yang disebabkan kerusakan permanen akibat pandemi. Covid-19 diyakini memiliki efek permanen dan jangka panjang atau konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, kesejahteraan manusia, dan fiskal aspek seperti utang publik," paparnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti isu perubahan iklim  menjadi bagian dari kerja sama ini, mengingat bahwa hal itu juga berdampak nyata terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan. "Dunia harus bersatu untuk berkolaborasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Setiap negara, baik ekonomi maju maupun berkembang, memiliki bagian penting dalam mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," tukasnya.

Wempi juga peran penting G20 dalam menangani isu-isu strategis global yang kritis. "Kita semua mengetahui peran G20 dalam menanggapi krisis keuangan Asia 1998 dan 2008," jelasnya. (OL-15)