Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah menatap optimistis pemulihan ekonomi di 2022. Sebab menurutnya di tahun depan Indonesia memiliki momen emas untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini adalah golden moment indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kestabilan politik kita lihat agenda politik akan terjadi pada tahun 2024, dan akan masuk pada 2023. Ini menjadi golden moment untuk menggenjot pertumbuhan di tahun 2022," tuturnya dalam Kompas CEO Forum 2021 bertema Ekonomi Sehat 2022, Kamis (18/11).
Airlangga menambahkan, ketidakpastian dari pandemi covid-19 memang masih menjadi tantangan. Namun pemerintah terus berupaya memitigasi dampak pandemi dan mengambil kebijakan terbaik untuk menanganinya.
Karenanya, ke depan pemerintah akan tetap menjaga dan mengendalikan pandemi covid-19. Itu bertujuan untuk mengamankan pencapaian positif yang terjadi saat ini. Salah satunya ialah dengan melakukan pengetatan aktivitas pada momen libur natal dan tahun baru (nataru)
"Saya sampaikan bahwa situasi tahun lalu dan tahun ini berbeda. Karena tahun lalu menjelang nataru tidak ada yang tervaksinasi. Jadi nataru tahun ini berbeda namun kita tidak boleh kendor," terang Airlangga.
Pemerintah, sebutnya, telah menetapkan pada momen nataru akan memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan itu akan diterapkan mulai 24 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022.
Hal itu menurut Airlangga, merupakan langkah mitigasi yang diambil pemerintah untuk menjaga momen pemulihan ekonomi dan pengendalian pandemi yang efektif. "Jadi kita tidak mau ambil risiko dengan harapan kita bisa melampaui tikungan pertama, maka situasi ekonomi di Januari kita bisa terus dorong," tuturnya.
Sedangkan dari sisi eksternal, kata dia, Indonesia akan memiliki tantangan dari lonjakan inflasi global dan rencana tapering off oleh The Federal Reserve. Belum lagi fenomena commodity boom yang mengakibatkan harga-harga komoditas energi melonjak signifikan.
"Tentu persoalan bagi Indonesia karena harga energi yang tinggi, berakibat pada APBN terutama terkait dengan utilitas listrik maupun subsidi energi," kata Airlangga. (OL-12)
