Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dari data yang diketahui, 71% konsumen seafood dunia menginginkan produk perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Selain itu, 65% konsumen perikanan dikatakan percaya bahwa mereka harus mengonsumsi ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan. Bahkan 56% konsumen seafood dunia mau membayar lebih untuk makanan laut yang tersertifikasi dari perikanan berkelanjutan. "Perikanan berkelanjutan tidak berhenti di praktik, tapi juga pelaku bisnis dan konsumen," Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan resmi, Rabu (17/11).
Pihaknya mendorong penerapan ekonomi biru sebagai kebijakan utama sektor kelautan dan perikanan. Machmud menambahkan, KKP memiliki tiga terobosan sebagai bentuk aplikasi ekonomi biru di antaranya perikanan tangkap terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lalu, pengembangan perikanan budidaya berbasis riset untuk peningkatan ekspor, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
Dikatakannya, penerapan ekonomi berkelanjutan, juga diiringi dengan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai sumber pangan untuk kebutuhan protein masyarakat.
"Tentu hal ini juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui Gemarikan, kita sosialisasi, mengedukasi dan mengajak masyarakat berkreativitas mengolah ikan untuk jadi menu keluarga," sambungnya.
Sementara Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Janti Djuari menyontohkan penerapan sertifikat ekolabel MSC (Marine Stewardship Council), selain bisa menjaga keberlanjutan, sertifikasi tersebut dianggap dapat membuka akses pasar secara global agar dapat bersaing dengan negara lain. (OL-12)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved