Sabtu 06 November 2021, 22:05 WIB

Pemerintah harus Agresif Jemput Bola Komitmen Investasi

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Pemerintah harus Agresif Jemput Bola Komitmen Investasi

Medcom
Shinta Widjaja

 

PEMERINTAH diminta proaktif dalam menindaklanjuti komitmen investasi sebesar US$32,7 miliar atau setara Rp 457 triliun dari lawatannya ke Persatuan Emirat Arab (PEA) di Dubai. Koordinator Wakil Ketua Umum (WKU) III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta Widjaja menilai, investasi adalah masalah perhitungan cost of investment atau biaya operasi dan ease of doing the business project atau kemudahan bisnis dengan proyek yang sudah pasti.

"Kuncinya ada di agresifitas komitmen pemerintah dalam follow up kerja sama ini. Lalu, memfasilitasi realisasi investasi khususnya dengan memastikan tidak ada bottleneck investasi di lapangan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (6/11).


Pemerintah juga diminta bisa membuktikan nempromosikan kemudahan berusaha di Indonesia kepada investor asing. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pun harus diperhatikan dengan serius pelaksanaannya di lapangan. "Tapi, kami cukup yakin komitmen investasi ini bisa terealisasi. Konsistensi pelaksanaan UU CK perlu diawasi di lapangan dengan kesiapan proyek yang mau ditawarkan ke investor," bilang Shinta.


Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, investasi Rp457 itu penting untuk dialokasikan sektor energi, seperti menunjang proyek di Pertamina, PLN dan Pelindo.

Proyek di perusahaan BUMN ini dinilai masih masuk dalam program Proyek Strategi Nasional yang tengah dijalankan pemerintah sampai dengan 2024 nanti. "Di Pelindo sendiri ini juga tengah melakukan merger tentu membutuhkan investasi tambahan dalam rangka ekspansi usaha," ungkapnya.


Untuk menindak lanjuti komitmen investasi pemerintah dalam hal ini BKPM bisa mendorong peran dari Satuan Tugas (Satgas) percepatan realisasi investasi untuk bisa mengawal dari komitmen investasi ini. Jika perlu, tambah Rendy, satgas perlu mengawal end-to-end, dari proses investasi mulai masuk hingga betul-betul investasi teralisasikan, "Sehingga bottleneck yang menghampiri dari proses investasi ini bisa terselesaikan dan tidak berlarut-larut," tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah perlu menjaga posisi tawar di mata investor seperti kemudahan proses bisnis lewat UU Cipta Kerja, insentif pajak juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah satu jalan. (OL-8)

Baca Juga

dok.KNPI

DPP KNPI: Kinerja Pembantu Jokowi Bidang Perekonomian Perlu Perbaikan

👤Selamat Saragih 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 17:50 WIB
KINERJA pemerintahan bidang perekonomian mendapat sorotan publik karena kinerja yang buruk. Karena itu, Jokowi harus mengambil langkah...
DOK BNI46

Kuat Dalam GCG, BNI Kembali Menangi Penghargaan IICD

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 16:13 WIB
Raihan ini akan menjadi tolok ukur bagi perseroan untuk lebih gencar lagi dalam meningkatkan penerapan good corporate governance (GCG)...
Antara

Badan Pangan Nasional Dorong Penguatan Harga Gula Di Tingkat Petani Maupun Konsumen

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 14:18 WIB
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menegaskan seluruh pabrik gula dapat membeli gula kristal putih produksi petani tebu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya