PEMERINTAH diminta proaktif dalam menindaklanjuti komitmen investasi sebesar US$32,7 miliar atau setara Rp 457 triliun dari lawatannya ke Persatuan Emirat Arab (PEA) di Dubai. Koordinator Wakil Ketua Umum (WKU) III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Shinta Widjaja menilai, investasi adalah masalah perhitungan cost of investment atau biaya operasi dan ease of doing the business project atau kemudahan bisnis dengan proyek yang sudah pasti.
"Kuncinya ada di agresifitas komitmen pemerintah dalam follow up kerja sama ini. Lalu, memfasilitasi realisasi investasi khususnya dengan memastikan tidak ada bottleneck investasi di lapangan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (6/11).
Pemerintah juga diminta bisa membuktikan nempromosikan kemudahan berusaha di Indonesia kepada investor asing. Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pun harus diperhatikan dengan serius pelaksanaannya di lapangan. "Tapi, kami cukup yakin komitmen investasi ini bisa terealisasi. Konsistensi pelaksanaan UU CK perlu diawasi di lapangan dengan kesiapan proyek yang mau ditawarkan ke investor," bilang Shinta.
Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, investasi Rp457 itu penting untuk dialokasikan sektor energi, seperti menunjang proyek di Pertamina, PLN dan Pelindo.
Proyek di perusahaan BUMN ini dinilai masih masuk dalam program Proyek Strategi Nasional yang tengah dijalankan pemerintah sampai dengan 2024 nanti. "Di Pelindo sendiri ini juga tengah melakukan merger tentu membutuhkan investasi tambahan dalam rangka ekspansi usaha," ungkapnya.
Untuk menindak lanjuti komitmen investasi pemerintah dalam hal ini BKPM bisa mendorong peran dari Satuan Tugas (Satgas) percepatan realisasi investasi untuk bisa mengawal dari komitmen investasi ini. Jika perlu, tambah Rendy, satgas perlu mengawal end-to-end, dari proses investasi mulai masuk hingga betul-betul investasi teralisasikan, "Sehingga bottleneck yang menghampiri dari proses investasi ini bisa terselesaikan dan tidak berlarut-larut," tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah perlu menjaga posisi tawar di mata investor seperti kemudahan proses bisnis lewat UU Cipta Kerja, insentif pajak juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah satu jalan. (OL-8)
