Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SALAH satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendorong pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (Mandalika) yaitu dengan menyokong infrastruktur pendukung berupa akomodasi yang diberdayakan oleh rakyat.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Balai Perumahan memulai pembangunan proyek Kampung Homestay, di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sejak Agustus - Desember 2020.
Adapun jumlah rumah yang direnovasi atau ditingkatkan kualitasnya dan layak menjadi penginapan bagi wisatawan sebanyak 300 rumah di Lokasi Kawasan Sarana Hunian Pariwisata Gerupuk ini, dan 97 rumah diperbaiki di kawasan Gili Air.
"Konsep kegiatan ini bersifat pemberdayaan. Jadi masyarakat kami libatkan dalam proses pelaksanaan dari mulai perencanaan teknis sampai kegiatan," kata Kasi Wilayah 2, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Balai Perumahan, Dudi Mustofa, di Lombok, Kamis (4/11).
Untuk proporsi anggaran kegiatan ini memakan Rp62 miliar, dengan proporsi 30% untuk upah tukang atau sekitar Rp18 miliar, dan sisanya Rp44 miliar untuk bahan bangunan.
Dia menekankan pemerintah pusat mendukung untuk pembangunan dasar perbaikan kualitas homestay. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas rumah maksimal Rp115 juta. Kebutuhannya sangat bervariasi, ada hanya Rp90 juta ada juga yang dimaksimalkan Rp115 juta.
Sementara untuk penyediaan fasilitas, pemilik homestay perlu mengupayakannya. Pemilik rumah juga harus berkontribusi, diwajibkan swadaya dari landscapenya maupun pondasi dan memasangnya.
"Masyarakat kami libatkan dari mulai survei, mengidentifikasi potensi dari rumah-rumah yang tidak layak huni, lalu kami kita tingkatkan kualitas menjadi layak huni dan berfungsi usaha sebagai homestay dan sebagainya," kata Dudi.
Baca juga: Kemenparekraf Harap Homestay di Likupang Buka Lapangan Kerja Baru
Standar homestay yang diterapkan yaitu dengan luasan 12 meter persegi, dengan kamar mandi dalam dengan toilet duduk dan shower. Biaya untuk penginapan ini berkisar antara Rp100.000- Rp150.000 per malam, dan hingga Rp200.000 per malam dengan AC.
"Di Desa Sengkol ada 50 unit rumah yang kami kerjakan. Total di sini di dekat kawasan sirkuit Mandalika ada 250 unit homestay," kata Dudi.
Kawasan Sarana Hunian Pariwisata Gerupuk ini memiliki tiga atraksi wisata, yaitu olahraga rekreasi berselancar, pantai, dan sirkuit Mandalika.
Tipe-tipe dari rumah yang dikembangkan yaitu konsep dari bale lumbung. Rumah balai bonter sengkol berkonsep rumah lumbung dan mengedepankan konsep suku Sasak.
"Jadi rata-rata homestaynya seperti bale lumbung atau seperti layaknya lumbung padi dengan atap menjuntai kemudian ada juga bale bonter yang merupakan konsep kalau mau masuk ke ke rumah orang saat bertamu kita harus menunduk sebagai penghormatan terhadap tuan rumah," kata Dudi.
Air dan Fasilitas masih Mahal
Namun meski demikian, kawasan ini masih tampak sepi pengunjung. Selain karena pandemi Covid-19 yang berakibat banyaknya pesanan yang dibatalkan, pemenuhan fasilitas untuk penginapan juga tidak bisa dikatakan murah.
Pemilik penginapan Lia Homestay, Suinah mengatakan akibat belum ada AC, kamar penginapan mereka belum akan disewakan. Melalui pantauan, hanya satu dua penginapan milik warga lokal yang memiliki pendingin ruangan AC, sisanya rata-rata kamar seluas 3,5x5 meter persegi ini hanya dilengkapi kipas angin, dan kasur spring bed. Tanpa pendingin ruangan, kondisi suhu ruangan siang hari sangat panas.
Selain itu, penyediaan air pun penginapan masih harus membeli. Sebab dengan lokasi yang dekat pantai, maka rasa airnya menjadi payau. Jarak untuk mobilitas dari kawasan ini ke pusat kota memakan waktu 1,5-2 jam.
"Ya karena belum ada AC, kami belum bisa sewakan kamar. Walaupun dibilang bapak tadi (Dudi) harga sewanya Rp100 ribu-Rp150 ribu. Kami belum bisa. Lalu juga air masih sulit," kata Suinah. (Try)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan sebanyak 7.676 kepala keluarga atau setara 30.681 jiwa terdampak bencana banjir.
Kehadiran Fornas menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong budaya berolahraga di tengah masyarakat.
Peserta Epic Aqua Badminton Cup tidak hanya berasal Lombok dan wilayah NTB, peserta juga datang dari berbagai kota besar lainnya seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, bahkan Jakarta
PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara mengenai penjualan Pulau Panjang di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan upaya evakuasi wisatawan asal Brasil yang terjatuh di Gunung Rinjani terkendala faktor cuaca.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memberikan perhatian serius atas insiden jatuhnya seorang wisatawan asal Brasil, Juliana (27), ke dalam jurang di Gunung Rinjani.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved