Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BANK Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 3,7% pada 2021. Angka itu lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang dirilis pada April 2021 di level 4,4%. Pemangkasan prediksi tersebut disebabkan adanya varian delta covid-19 yang dinilai menghambat laju pemulihan.
Prediksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditunjukan dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and Pacific Fall 2021 Economic Update yang dirilis pada Selasa (28/9).
"Ini merupakan pembalikan dari kegiatan ekonomi domestik yang tercederai oleh delta," ujar Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo dalam konferensi pers peluncuran East Asia Pacific Econimic Update secara virtual.
Prediksi ekonomi Indonesia di angka 3,7%, kata Aaditya, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, tidak termasuk Tiongkok di angka 2,5%. Ekonomi Indonesia juga diprediksi tumbuh lebih tinggi dari perekonomian ASEAN-5 di angka 3,4%.
Proyeksi baru Bank Dunia itu serupa dengan hitungan pemerintah yang memprediksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 3,7% hingga 4,5% di 2021.
Baca juga : Erick Thohir Cium Indikasi Korupsi di Krakatau Steel
Adapun pada 2022 Bank Dunia memprediksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 5,2%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yakni 5,1%. Sedangkan di 2023 ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,1%.
Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022, imbuh Aaditya, didasari pada situasi terkini dan asumsi penanganan covid yang terus membaik seiring akselerasi vaksinasi.
"Itulah mengapa kita melihat pertumbuhan yang sangat kecil tahun ini. Tapi pertumbuhan itu bisa pulih sekitar 4,5-5% dalam beberapa tahun ke depan karena adanya kebijakan ekonomi makro yang sangat suportif," terangnya.
Di saat yang sama, reformasi struktural dan fiskal yang dilakukan Indonesia dinilai mampu mendorong perekonomian untuk tumbuh secara baik. Pasalnya melalui reformasi tersebut Indonesia dinilai membuka pasar untuk investasi asing dan meningkatkan kompetisi dalam negeri.
Namun Indonesia dinilai memiliki kelemahan lantaran tidak mengintegrasikan diri ke dalam rantai pasok global. Hal itu berdampak pada kinerja perdagangan yang diperkirakan akan menghambat kompetisi dalam negeri.
"Ada banyak cerita menarik bagaimana non tarif restruction untuk impor itu justru mengegerus daya saing Indonesia dalam ekspor ini. Jadi memang perlu memikirkan reformasi yang lebih luas, yang tidak hanya terdiri dari investasi dalam keuangan, tapi juga perdanganagan karena Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam," pungkas Aaditya. (OL-2)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, masyarakat dan pelaku usaha diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan.
PENGAMAT ekonomi Universitas Mataram (Unram), Firmansyah mengatakan, relaksasi ekspor konsentrat di NTB tidak perlu dilakukan, jika hanya untuk memperbaiki data pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah terus berupaya mendorong intensitas perdagangan demi mengatasi gejolak perekonomian global. Demi memuluskan upaya tersebut, industri maritim logistik juga harus diperkuat.
Pentingnya reindustrialisasi yang berfokus pada sektor-sektor padat karya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved