Program Biofuel Akan Dilanjutkan

PELAKSANAAN program biofuel diyakini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani sawit. Yang menjadi tantangan adalah penciptaan tata kelola bahan bakar berkeadilan agar program yang baik ini dapat memberikan juga manfaat maksimal bagi setiap pihak. 

Demikian dikemukakan oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan dalam sambutan pembukaannya pada bertajuk Menaja Jalan Sama Rata Bagi Petani Sawit Rakyat Menuju Implementasi B 40 yang diselenggarakan Jokowi Center pada Sabtu (28/8). 

Hal ini dilakukan sebab sejak Desember 2019, Presiden Indonesia secara resmi mengeluarkan program mandatori B30, yaitu kewajiban untuk mencampur biodiesel sebesar 30% terhadap total bahan bakar diesel serta diproyeksikan pada tahun depan akan menjadi titik transisi dari program B 30 ke program B 40. 

Berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM (2020) pelaksanaan program B 30 bisa menghemat devisa negara sebesar Rp 63 triliun.  Selain mengikat kuat cadangan devisa, implementasi program B 30 mampu mendorong target National Determined Contribution  (NDC).

Kalkulasi Kementerian ESDM (2020) menyebutkan akan terjadi pengurangan emisi GRK sebesar 14.25 juta ton CO2 atau setara dengan emisi yang dihasilkan dari 52 ribu bus kecil. Kondisi ini menghantarkan kita pada pembangunan yang mengedapankan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Turunan lainnya yang akan timbul adalah kestabilan harga CPO serta merangsang pertambahan nilai akibat dari hilirisasi industri kelapa sawit. 

Abetnego Tarigan dalam sambutan pembukaannya menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program biofuel ini untuk memperkuat kedaulatan energi. Pencipataan tatakelola bahan bakar yang berkeadilan tentu menjadi tantangan. 

“Manfaat serta keuntungan dari pengembangan bahan bakar nabati ini juga bisa turut dirasakan oleh masyarakat”, jelas Abetnego Tarigan.

Performa produktivitas perkebunan sawit rakyat agak keteteran. Data BPS (2020) memaparkan dari segi produktivitas   perkebunan di tahun 2019, perkebunan besar swasta mempunyai produktivitas tertinggi lalu diikuti perkebunan besar negara dengan produktivitas masing-masing sebesar 4.445 kg/ha dan 4.417 kg/ha. Sementara produktivitas perkebunan rakyat diperkirakan sebesar 3.436 kg/ha. 

Bila dibandingkan dengan Malysia, produktivitas perkebunan sawit Indonesia masih jauh ketinggalan. Maka itu program replanting yang dijalankan haruslah menggunakan bibit unggul. 

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan  DPR juga serius mengawal penggelolaan dana BPDPKS agar kembali ke masyarakat melalui program peremajaan sawit rakyat yang lebih maksimal.  “Kami juga mendorong agar dana sawit bisa membangun pabrik CPO di basis produksi sawit rakyat”, ujar legislator dari fraksi PKB ini.

Hal serupa turut disampaikan oleh Mansuetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit. Ia menegaskan bahwa program B30 masih minim melibatkan petani sawit. Fokus pendanaan BPDP-KS masih fokus pada PSR bukan pada penguatan posisi petani mencakup pengetahuan, pendampingan dan pembangunan kelembagaan tani, serta insentif bagi biodiesel. 

“Untuk itu peningkatan program B 40 di tahun depan bukan pilihan tepat sebelum adanya perbaikan tata kelola dan pelibatan petani sawit dalam rantai pasok”, pungkas Mansuetus. 

Pertumbuhan ekonomi yang dikontribusikan oleh sektor industi kelapa sawit bila tidak diintrusi dengan nilai – nilai yang berkeadilan bagi pihak yang terlibat di dalamnya tidak akan membuat industri kelapa sawit berkelanjutan. Apalagi dalam mengejar target pemerintah dalam pengembangan program B 40. Untuk mencapai kapasitas produksi yang memadai maka kunci yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan bagi pekebun sawit rakyat.

Prof. Bungaran Saragih Menteri Pertanian era Presiden Gusdur dan Megawati dalam workshop ini menjelaskan bahwa pengembangan program biodiesel sudah memiliki arah yang tepat dengan pencapaian yang efektif. 

“Create demand dengan mengembangkan program biodiesel dari B 1, B 10, B 20, B 30 bisa mempertahanakan harga sawit dunia. Ini adalah usaha untuk mempertahankan harga itu, kalau tidak ada program biodiesel saya pikir lima tahun yang lalu sudah bangkrut para petani kita, sudah ditebang sawitnya”, ungkap guru besar agribisnis dari IPB University ini.

"Kontribus petani dari pengembangan program biodiesel adalah dengan cara meningkatkan produksi dan usahanya bisa berlanjut. Namun masalahnya banyak petani kita memiliki lahan di kawasan hutan sehingga tidak bisa melangsungkan program PSR, sehingga perlu memberikan legalitas kepada petani," tutup Bungaran. (RO/E-1)