Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Dosen IPB : Pemerintah Harus Perhatikan Sektor UMKM  di Tengah PPKM Level 4

Mediaindonesia.com
03/8/2021 04:55
Dosen IPB : Pemerintah Harus Perhatikan Sektor UMKM  di Tengah PPKM Level 4
Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Sofyan Sjaf.(Ist)

SOSIOLOG Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Sofyan Sjaf mengatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 ini sangat berpengaruh bagi sumber ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM.

"Jelas PPKM ini sangat terpengaruh dengan income (pendapatan) di masyarakat kita yang notabene adalah UMKM," kata Sofyan saat dihubungi, Senin (2/8).

Menurut dia, perpanjangan PPKM itu menjadi sulit bagi masyarakat yang bergerak di UMKM untuk meningkatkan roda ekonomi mereka. 

Sebab, kata Sofyan, mereka tidak bisa lagi mendagangkan barang-barang jualanya mengingat harus mengikuti aturan dari pemerintah.

"UMKM yang mendagangkan barangnya di pasar kemudian di tempat-tempat tertentu, tetapi sekarang pembatasan skala itu menjadi penting," ungkap pria yang menjabat Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB itu. 

Tentunya hal tersebut membuat banyak UMKM yang mengalami keluh kesah lantaran pendapatan merekan terus menurun.

"Yang tadinya omzetnya bisa Rp10 juta, sekarang turun, bahkan tidak ada setenghnya," ungkapnya.

Sehingga, kata dia, banyak masyarakat yang melakukan kritik kepada pemerintah.

Namun di satu sisi, kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah dianggap paling tepat. Pasalnya, kebijakan itu untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

"Kebijakan pemerintah saya kira tepat juga. Mereka membatasi mobilitas penduduk agar tidak terjadinya kontak fisik atau social distancing yang dikawal dengan baik," katanya.

Meski demikian, seharusnya bagi masyarakat yang terkena dampak diberikan ruang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Namun, kata dia, fakta di lapangan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan karena ada kendala.

"Nah, ini problem. Kenapa? karena indetifikasi mereka (pemerintah) itu tidak dilakukan real time," ungkapnya.
 
"Jadi, sudah saat kita bangun dan bangkit. Karena Covid-19 sangat memberikan arti buat kita," pungkas Sofyan. (RO/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya