Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mnelalui video conference menghadiri Rapat Tingkat Menteri(RTM)terkait perhitungan kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Pemerintah dalam percepatan penurunan kemiskinan, senin (17/7).
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) secara virtual, Senin (19/7/2021). RTM ini membahas soal perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan.
Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini, Halim Iskandar mendengarkan paparan BPS soal dasar penghitungan Kemiskinan di Indonesia.
Dalam RTM ini, Halim Iskandar menjelaskan soal strategi yang dilakukan Kemendes PDTT untuk manfaatkan Dana Desa guna penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa PPKM Darurat saat ini.
Halim Iskandar melaporkan, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua. Yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," jelas Halim Iskandar.
Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan mata pencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan memiliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.
"PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel," Halim Iskandar.
Dua program ini, kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga. Gus Halim menegaskan jika Kemendes PDTT bakal menggenjot lagi dua program ini dan penyebarannya semakin meningkat.
Hari ini, KPM BLT Dana Desa mencapai 5.150 juta keluarga dan ditargetkan mencapai delapan juta.
"BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ni bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM," kata Gus Halim.
Yang penting, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, perubahan data ini disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dengan demikian fleksibilitas penggunaaan Dana Desa untuk BLT dan PKTD akan berikan ruang yang cukup untuk penurunan kemiskinan.
Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala BPS Margo Yuwono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (RO/OL-10)
