Realisasi Pembiayaan Investasi Pemerintah Capai Rp25,26 Triliun

KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan realisasi pembiayaan investasi telah mencapai Rp25,26 triliun pada semester I 2021. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang realisasi di periode yang sama pada 2020 yakni Rp6 triliun. Pembiayaan investasi itu diarahkan kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

“Jadi faktor yang mempengaruhi kenaikan adalah kita merealisasi untuk pembiayaan investasi lebih cepat atau lebih dini untuk BLU sebesar Rp15,6 triliun dan investasi pemerintah dalam bentuk pinjaman ke daerah sebesar Rp10 triliun. ini below the line, utang negara tetap bisa membantu untuk seluruh elemen terutama di daerah,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, Senin (12/7).

Baca juga: BUMN dan Lembaga di Kemenkeu Setorkan Dividen Rp3,1 Triliun

Capaian untuk pembiayaan semester I itu, kata Sri Mulyani berasal dari pembiayaan bagi BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk 93,792 ribu unit rumah KPR bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari target 157 ribu unit. Lalu realisasi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi 6.469 orang dari target 7.000.

Selain itu realisasi juga berasal dari serapan pendanaan riset untuk covid melalui 82 kontrak. Kemudian realisasi BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membiayai 1,1 juta debitur pelaku usaha ultra mikro dari yang ditargetkan sebanyak 1,8 juta pelaku usaha.

Sedangkan pada perusahaan BUMN, kata Sri Mulyani, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp42 triliun yang akan diberikan kepada PT Hutama Karya Rp6,2 triliun, PT PLN Rp5 triliun, PT SMF Rp2,3 triliun, Pelindo III Rp1,2 triliun, ITDC Rp0,5 triliun, Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Rp1 triliun, PT PAL Rp1,3 triliun, dan Bahana Rp20 triliun.

“Kita berencana menambah pembiayaan investasi ini sebesar Rp32,9 triliun dari cadangan PEN yang akan kita gunakan seluruhnya dan memanfaatakn SAL sebesar Rp16,9 triliun di dalam rangka untuk memperkuat BUMN karya,” jelas Sri Mulyani.

Adapun rencana penambahan pembiayaan investasi yang berasal dari dana cadangan PEN diberikan kepada PT Hutama Karya Rp9 triliun, PT Waskita Karya Rp7,9 triliun, Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (LPI/INA) Rp15 triliun, Badan Bank Tanah Rp1 triliun.

Sedangkan penambahan pembiayaan investasi yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan diberikan kepada PT Hutama Karya Rp10 triliun dan PT KAI Rp6,9 triliun. “. Dari sisi penggunaan SAL yang kita pakai secara optimal dalam situasi saat ini. pemanfatan tambahan SAL untuk investasi pemerintah dalam rangka penyelesaian jalan tol Sumatera dan infrastruktur transportasi juga ditujukan tidak hanya untuk kita sekadar pulih, tapi kita ingin membangun pondasi ekonomi lebih kuat ke depan,” kata Sri Mulyani. (Mir/A-1)