Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGGUNAAN anggaran dalam testing serta tracing dinilai lebih minim ketimbang program vaksinasi covid-19. Hal itu dikemukakan oleh Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta.
Dia menjabarkan, data terakhir dari Kementerian Keuangan menunjukkan baru Rp4,08 triliun dari total anggaran penanganan covid-19 2021 yang berjumlah Rp185,98 triliun, yang digunakan untuk diagnostik (testing dan tracing).
Jumlah tersebut dikatakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi untuk vaksinasi sebesar Rp58 triliun dan Rp59,1 triliun untuk pengobatan.
"Testing dan tracing ini sangat penting untuk memahami skala penularan, supaya sumber daya bisa diarahkan secara tepat," kata Andree dalam keterangan resminya, Jumat (9/7).
Dia menyebut dari pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang bilang beberapa daerah dengan sengaja menurunkan angka pemeriksaan agar angka penularan terlihat lebih rendah. Untuk mencegah perilaku ini, pemerintah akan mengubah sistem penentuan zonasi menjadi berdasarkan positivity rate.
Baca juga : Kementan: Anjing dan Kucing Belum Terbukti Tularkan Covid-19
Andree berpendapat bahwa keputusan ini patut disambut baik karena jumlah tes dan positivity rate lebih sesuai bagi untuk skema PPKM mikro yang memerlukan tingkat ketepatan tinggi dalam pengambilan kebijakan.
"Kalau banyak orang tertular tetapi jumlah pemeriksaan sedikit, maka positivity rate akan tinggi," sebut Andree.
Dengan demikian semakin banyak jumlah yang dites, seharusnya positivity rate semakin turun dan semakin rendah positivity rate berarti jumlah kasus positif yang ditemukan lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya.
"Jadi memperbanyak pemeriksaan dan pelacakan akan lebih berguna untuk skema PPKM daripada sekedar mengetahui jumlah kasus," tegasnya.
Prinsip inilah, kata Andree, yang diacu WHO saat merekomendasikan standar positivity rate . Menurut WHO, jika suatu daerah berhasil menekan positivity rate di bawah 5% selama 14 hari, maka pandemi bisa dikatakan sudah terkendali di sana. Daerah dengan positivity rate di bawah 5% akan mengetahui secara akurat jumlah dan konsentrasi kasus, sehingga intervensi pun bisa lebih terarah. (OL-7)
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved