KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar) yang terjadi pada 15 Januari tahun ini.
Saat ini, progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,17% dengan jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menuturkan, terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana di Sulawesi Barat. Seperti prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju, pembersihan puing dan penyediaan sarana pendukung pengungsian.
“Kemudian untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri. Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus," ucap Basuki dalam keterangannya, Selasa (1/6).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyampaikan, total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat sebesar Rp856,8 miliar.
“Kebutuhan ini dibagi ke dalam dua tahun anggaran yakni tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp400,9 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 455,8 miliar,” jelas Diana.
Untuk mempermudah rehabilitasi, pelaksanaan di lapangan dibagi menjadi 5 klaster penanganan. Kementerian PUPR menunjuk 5 kontraktor BUMN dan 4 konsultan BUMN untuk menangani setiap klaster penanganan. Klaster satu dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dengan manajemen konstruksi PT VIrama Karya.
Lalu, klaster dua oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan manajemen konstruksi PT Indah Karya, klaster tiga oleh kontraktor PT Hutama Karya dan manajemen konstruksi PT Virama Karya, klaster empat oleh kontraktor PT WIKA Gedung dengan manajemen konstruksi PT Indah Karya, dan klaster lima oleh kontraktor PT Adhi Karya dengan manajemen konstruksi PT Yodya Karya.
Kementerian PUPR mengaku menangani 96 bangunan gedung yang terdampak bencana gempa yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun serta 2 instalasi air minum.
Dari 96 bangunan itu, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat. Sisanya sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.
Sampai dengan (27/5), sebanyak 20 unit bangunan yang direkonstruksi permanen seluruhnya telah mulai ditangani dengan progress fisik sebesar 18.56%. Sedangkan, 70 unit bangunan yang sudah mulai ditangani telah mencapai progress fisik sebesar 78,82% yang terdiri dari 18 unit bangunan dalam proses penanganan dan 52 bangunan telah selesai dikerjakan yang mana diantaranya sebanyak 18 bangunan telah dilakukan serah terima pemanfaatan. (OL-8)
