Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan badan usaha milik desa atau bumdes menjadi salah satu kunci dalam membangkitkan perekonomian di suatu desa.
Gus Menteri sapaan akrab Abdul Halim menuturkan, Bumdes bisa menjadi indikator percepatan pemulihan ekonomi karena dapat mengelola ekonomi basis desa yang dianggap relatif lebih sederhana karena yang dikelola potensi unggulan di desa.
"Ini jadi sorotan karena pemulihan ekonomi di level desa, kuncinya itu ada di Bumdes," kata Gus Menteri dalam keterangan yang dikutip Minggu (30/5).
Menurutnya, regulasi-regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja membolehkan Bumdes mengelola usaha sumber daya air, serta bagian-bagian jalan tol dan non-tol yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021, Bumdes dikatakan boleh bekerja sama dalam pengujian kendaraan bermotor, kalibrasi hingga jasa pemeliharaan.
Bumdes pun disebut halal bermitra mengelola terminal penumpang, dan turut mengelola pasar rakyat sesuai PP No.29/2021.
Serta, Bumdes boleh menjalankan usaha di areal kehutanan, pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3/tahun, serta pengolahan hasil hutan non kayu berskala kecil.
Jika nantinya 74.961 desa ini dapat bergerak bersama dalam pemulihan ekonomi nasional meski level desa, Menteri Desa PDTT itu menyebut bakal bisa mendatangkan kontribusi besar bagi pemulihan ekonomi sacara nasional.
Gus Menteri juga mengatakan, visi Presiden Joko Widodo yang membangun Indonesia dari pinggiran dibuktikan dengan komitmennya terhadap desa dengan terus naiknya besaran Dana Desa hingga saat mencapai Rp72 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Desa PDTT menjelaskan, penyerapan Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah mencapai Rp18,8 triliun atau sekitar 26% dari total pagu Rp72 Triliun. Alokasi ini telah dicarikan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.
Dari jumlah itu, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp3,4 triliun aau sebesar 18,4 persen. Sedang dana yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa Rp2,2 triliun atau sekitar 12% dari pencairan. Total, penyaluran BLT Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961. (OL-8)
Pendataan SDGs Desa yg dilakukan sejak awal 2021, telah memasuki tahap pengukuran implementasinya.
Gus Halim --sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-- juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di desa untuk terlibat aktif dalam membangun desa.
pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa terus dilakukan salah satunya pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail.
Sebanyak 32 kepala keluarga (KK) telah resmi ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, NTT.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan Gerakan Bangga Rupiah harus terus digaungkan di daerah-daerah perbatasan.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, hasil dari pemutakhiran data desa dapat digunakan sebagai basis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
PENGAMAT ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhasil memberdayakan potensi ekonomi desa.
Bukan hanya persoalan perut yang diperhatikan, secara berkala teknisi melakukan body condition scoring untuk memonitor kondisi fisik individu orangutan.
PKN STAN sangat antusias mengambil peran dalam membangun pengelolaan keuangan yang baik untuk BUM Desa Provinsi Jawa Timur.
PT Indra Karya melaksanakan Program Pembangunan Kemandirian Desa Sukorejo, Kabupaten Sragen di Jawa Tengah yang dikelola secara terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian warga.
BERUPAYA mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan, PT Djarum kembali menyelenggarakan Pelatihan Dasar Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kudus, Jawa Tengah.
Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mengusulkan agar ada klasterisasi wilayah dan pembentukan skema Pooling of Fund dalam pengelolaan dana desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved