Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pengendalian transportasi selama sebulan atau dari fase sebelum larangan mudik, hingga pascalarangan Lebaran, sudah berjalan baik.
Total pergerakan penumpang dari 22 April hingga 24 Mei mencapai 5,6 juta orang. Khusus pada masa larangan mudik pada 6-17 Mei, tercatat jumlah rata-rata harian pergerakan penumpang turun sekitar 81%. Dalam hal ini, jika dibandingkan rata-rata harian pergerakan pada situasi normal.
"Dari evaluasi yang kami lakukan, terjadi penurunan pergerakan penumpang antara masa peniadaan mudik dibandingkan hari biasa, sebelum masa peniadaan mudik," ungkap Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya, Selasa (25/5).
Baca juga: Menaker: Urbanisasi Setelah Lebaran Jadi Masalah Baru
Adita menyebut penurunan pergerakan penumpang bisa menjadi indikasi bahwa masyarakat menyadari risiko penularan covid-19 di balik tradisi mudik Lebaran.
“Kami mengapresiasi adanya kesadaran dari masyarakat yang patuh terhadap ketentuan peniadaan mudik. Sekaligus membantu mencegah meluasnya kasus covid-19," imbuh Adita.
Baca juga: 596 Pemudik Kembali ke Jakarta Positif Covid-19
Pemerintah diketahui memperpanjang masa pengetatan pascalarangan mudik hingga 31 Mei 2021. Terutama bagi pelaku perjalanan antardaerah di dalam wilayah Sumatera dan pelaku perjalanan dari Sumatera menuju Jawa.
Keputusan itu tertuang dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Kemenhub menjelaskan latar belakang perpanjangan masa pengetatan ialah peningkatan kasus positif covid-19 di hampir semua provinsi Sumatera. Serta, masih adanya masyarakat atau sekitar 60% yang belum kembali ke Jawa.
Dengan adanya aturan tersebut, pelaku perjalanan udara, laut dan penyeberangan dari Sumatera wajib menunjukkan dokumen negatif covid-19 dari hasil rapid antigen yang berlaku 1x24 jam. “Random tes covid-19 secara intensif untuk penumpang angkutan bus di Sumatera dan mandatory check terhadap penumpang yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni," pungkasnya.(OL-11)
Dampak dari penurunan biaya aplikasi sangat bergantung pada bagaimana struktur biaya tersebut dirancang dan diimplementasikan oleh perusahaan penyedia layanan.
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait ancaman peledakan bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia.
DIREKTUR Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memastikan ancaman bom yang ditujukan terhadap pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SVA 5688 adalah hoaks.
Menurut Kemenhub, Pelita Air dinobatkan sebagai maskapai paling tepat waktu di Indonesia pada 2024 dengan tingkat ketepatan jadwal 94,3%.
Kementerian Perhubungan tengah mengkaji proyek skytrain yang akan menghubungkan wilayah Tangerang Selatan dan Bogor.
Pada periode Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2025, puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan 50.576 penumpang dan 324 penerbangan.
Angka ini merupakan akumulasi dari ruas operasional yang terpantau sejak 21 Maret hingga 10 April 2025 serta ruas fungsional yang beroperasi mulai 24 Maret hingga 10 April 2025.
PT Jasa Marga Tbk menutup operasi Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Operasional Idul Fitri 1446 H/2025 yang memastikan kelancaran arus mudik dan balik.
WAKIL Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman didampingi Wakil Bupati Donggala Taufik M Burhan, melepas ratusan santri usai libur Lebaran.
Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30% selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
DEPUTI Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Brigjen Asep Jenal Ahmadi, mengatakan lalu lintas arus mudik hingga arus balik mengalami penurunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved