UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2021 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2021 sebesar US$422,6 miliar, atau tumbuh 4,0% dari tahun sebelumnya (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7% (yoy).
"Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh ULN Pemerintah dan ULN swasta," tutur Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono melalui siaran pers, Jumat (16/4).
Dalam catatan bank sentral, ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8% (yoy). Hal itu seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi covid-19 sejak tahun 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan I 2021.
Dalam memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2021, pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap.
Di samping itu, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang.
Pemerintah tetap mengelola ULN pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7%).
"Posisi ULN pemerintah pada Februari 2021 mencapai US$209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$210,8 miliar. Posisi ULN pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," terang Erwin. (E-3)
