Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KETUA Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Faisol Riza menuturkan, pembentukkan Kementerian Investasi merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, kehadiran Kementerian anyar itu amat penting.
"Memang itu sangat penting Kementerian Investasi. Kalau kemarin badan (BKPM), menitikberatkan pada investasi asing, Kementerian Investasi ini justru juga memiliki tanggung jawab pada investasi dalam negeri. Itu signifikansinya," tuturnya saat dihubungi, Rabu (14/4).
Dia menambahkan, sosok Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) tepat untuk menakhodai Kementerian Investasi. Sebab, selama menjadi mitra kerja Komisi VI, Bahlil dinilai memiliki kinerja yang apik.
"Tapi saya tidak tahu kalau Presiden mempunyai pandangan lebih lanjut. Selama menjadi mitra Komisi VI, Pak Bahlil cukup mampu menggerakkan dan mendapatkan kepercayaan dari para investor maupun calon investor," tuturnya.
Gayung bersambut, anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno, Kementerian Investasi akan beriringan dengan Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (LPI/INA) yang merupakan buah dari UU Cipta Kerja. Kementerian baru tersebut dalam jangka pendek diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Menurut dia yang juga anggota Badan Legislatif DPR itu, Kementerian Investasi merupakan pengubah keadaan (game changer) baru dalam menghadapi pandemi.
Baca juga : Hannover Messe : Kemenperin Optimistis Startup RI akan Mengglobal
"Jadi ada empat game changers ke depan yaitu vaksinasi yang sukses, akurasi data untuk kebijakan publik yang efektif, birokrasi pemerintah yang efisien, dan arus investasi yang besar," imbuh Hendrawan.
"Agar aspek teknis perizinan investasi dan regulasi berjalan sinergis, dan kementerian ini dilahirkan, tentu kewenangannya harus dibuat lebih jelas dan decisive (tegas)," sambungnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap kehadiran Kementerian Investasi dapat membuat iklim investasi nasional kian benderang. Kepastian, transparansi, kebijakan yang menyeluruh, efisiensi birokrasi dan kemudahan persoalan administrasi diharapkan dibawa dan diusung oleh Kementerian baru.
"Dengan posisi BKPM sebagai kementerian, kami harap kerjasama antara BKPM dan kementerian-kementerian teknis di sektor bisa lebih balance dan lebih bisa saling melengkapi satu sama lain sehingga kepentingan penciptaan iklim usaha dan investasi yang berdaya saing," kata Shinta.
Lebih dari itu, kehadiran Kementerian Investasi juga diharapkan mampu membuat Indonesia lebih tanggap dalam menyikapi perubahan-perubahan di level regional dan internasional. Tentu berbagai kebijakan yang nantinya dikeluarkan diharapkan mengarah pada upaya mengejar daya saing dan investasi nasional yang saat ini terbilang tertinggal.
"Sehingga Indonesia lebih maksimal dalam menarik dan mempromosikan investasi di Indonesia dan investasi Indonesia di luar negeri," pungkas Shinta. (OL-7)
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan jajaran Kabinet Indonesia Maju hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Prabowo menyatakan atas nama dirinya sendiri sebagai Presiden Terpilih dan juga sekaligus mewakili anggota Kabinet Indonesia Maju mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Joko Widodo.
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan khususnya selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Tak ada pembahasan soal kursi menteri atau jabatan apa pun pada pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved