Paket Pengerjaan Infrastruktur Rp81,4 Triliun Siap Dijalankan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020. 

Tercatat, sebanyak 5.344 paket senilai Rp81,4 triliun per Rabu (31/3) pukul 16.00 WIB. Nilai paket kontraktual 2021 itu dari total sebanyak 7.383 paket dengan nilai Rp 105,28 triliun. 

Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono mengatakan belanja infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan akan terus diupayakan.

"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi covid-19," jelas Basuki dalam keterangannya, Kamis (1/4).

Langkah tersebut, ungkapnya, sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Adapun serapan anggaran PUPR saat ini sebesar 18,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp134,94 triliun.

Pihaknya memaparkan, untuk infrastruktur bidang Sumber Daya Air total paket terkontrak sebanyak 1.525. Tercatat tiga provinsi dengan progres kontrak teratas adalah Maluku Utara (97%), Bali (84%), dan Kalimantan Timur (81%).

Selanjutnya untuk infrastruktur peningkatan kualitas jalan dan jembatan paket terkontrak sebanyak 1.949 paket dari total kontraktual sebanyak 2.593 paket, dengan provinsi teratas Maluku (95%), Kepulauan Riau (88%), dan Riau (87%).

Kemudian, untuk paket terkontrak infrastruktur permukiman PUPR sebanyak 786 paket dari total kontraktual sebanyak 1.319 paket dengan provinsi teratas Kalimantan Utara (95%), Kalimantan Tengah (77%), dan Kepulauan Riau (72%).

Terakhir, di Bidang Perumahan paket terkontrak sebanyak 333 paket dari total paket kontraktual TA 2021 sebanyak 606 paket dengan 3 provinsi dengan progres teratas yakni Kepulauan Riau (100%), Kepulauan Bangka Belitung (100%), dan Sumatera Barat (78%). (Ins)