Menkeu Minta Daerah Terlibat Pendanaan Climate Change

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pendanaan penanganan perubahan iklim. Partisipasi pemda itu dinilai akan mendukung kebijakan anggaran pemerintah pusat menghadapi perubahan iklim yang terjadi.

"Saya berharap pemerintah daerah akan memulai juga komitmen di dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya, meskipun Kementerian Keuangan juga mendukung melalui berbagai mekanisme dan instrumen transfer ke daerah," ujarnya dalam acara Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Mencapai Nationally Determined Contribution secara virtual, Selasa (30/3).

Sri Mulyani bilang, di 2021 ini pemerintah akan memulai program regional climate budget tagging di level daerah. Itu akan diuji coba di 7 provinsi, 3 kabupaten dan 1 kota. Program tersebut diharapkan dapat menguatkan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

Di saat yang sama, diharapkan pemda mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam mewujudkan komitmen tersebut.

"Apabila pemerintah daerah dan pusat terus mampu menunjukan komitmen kita yang kredibel, transparan dan akuntabel, maka kita juga akan memiliki kehadiran dan juga peranan global yang menentukan. Termasuk di dalam mendukung agar pembiayaan climate change secara global disediakan oleh negara negara maju," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan catatan Kemenkeu, dalam lima tahun terakhir rerata belanja kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun per tahun. Dari nilai tersebut, 88,1% diantaranya merupakan belanja untuk infrastruktur hijau atau green infrastructure.

Belanja ke pemerintah daerah melalui transfer daerah juga ditujukan untuk mendukung program climate change. Dana Alokasi khusus non fisik, kata Sri Mulyani, memberi bantuan penyediaan biaya layanan pengelolaan sampah di dalam rangka untuk mengolah sampah waste energy.

Selain itu, transfer lain seperti dana insentif daerah juga ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah mengelola serta menangani sampah. "Kita akan terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke daerah sehingga makin memberikan dukungan kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan ownership untuk mengatasi tantangan perubahan iklim ini," pungkas Sri Mulyani. (E-1)