Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan digitalisasi sejumlah layanan di pelabuhan guna keselamatan para nelayan dengan memasang alat Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi atau Automatic Identification System (WakatobiAIS).
Alat itu dipasang pada sepuluh kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Serang, Banten, dengan menggandeng Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan pihak lainnya.
"Kami sangat mendukung implementasi alat keselamatan nelayan di kapal-kapal. Dipilihnya PPN Karangantu merupakan kali pertama dimanfaatkannya alat keselamatan nelayan hasil temuan para peneliti LPTK Wakatobi," ujar Kepala PPN Karangantu Asep Saefuloh dalam keterangan pers KKP, Senin (29/3).
Wakatobi AIS merupakan perangkat AIS Class B yang dapat mengirim posisi kapal secara simultan sehingga keberadaan kapal dapat diketahui oleh kapal-kapal lain di sekitarnya dan stasiun monitoring di darat. Kegunaannya sebagai alat keselamatan nelayan apabila kapal yang mereka operasikan dalam kondisi bahaya.
Pemasangan WakatobiAIS ialah dengan memasang antena di posisi tertinggi kapal lalu memasang alat utama AIS pada posisi yang mudah dijangkau oleh awak kapal. Sebagai perbandingan, produk AIS yang lain membutuhkan sambungan listrik ke catu daya seperti ke aki atau adaptor DC juga sambungan kabel ke antena GPS yang dipasang terpisah.
Hasil inovasi riset Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi ini dinilai cocok untuk kapal-kapal nelayan Karangantu yang sebagian besar merupakan kapal bagan. Nelayan di sana kerap menangkap ikan di lokasi yang ramai pelayaran kapal-kapal besar dari Cilegon dan Merak.
Baca juga: KKP akan Bangun Sentra Budidaya Lobster di Lombok
Dikatakan KKP, keberadaan kapal nelayan tentunya berisiko tertabrak atau terkena hempasan ombak tinggi akibat kapal besar yang melintas.
Dalam pemasangan WakatobiAIS, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kapal guna menentukan kapal memenuhi syarat. Instalasi di kapal disebut hanya membutuhkan waktu 7 hingga 10 menit dan alat dapat langsung dinyalakan dan otomatis kapal dapat dilihat posisinya di layar monitor.
Selain melakukan instalasi transmiter AIS di kapal, tim juga melakukan instalasi sistem penerima AIS yang dipasang di kantor Pelabuhan. Sistem ini akan memudahkan operator Pelabuhan mengawasi dan memberikan pelayanan terhadap aktivitas kapal perikanan di PPN Karangantu.
Selain pemasangan WakatobiAIS, KKP juga akan menerapkan teknologi Internet of Thing (IoT) timbangan online di PPN Karangantu. Sistem yang juga akan diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap ini telah diintegrasikan dengan aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dalam kerangka Satu Data KKP.
Kepala Pusdatin KKP Budi Sulistiyo menyampaikan penerapan timbangan online akan mempercepat proses serta menjamin akurasi pencatatan hasil tangkapan. Selanjutnya volume dan nilai per komoditas ikan akan dijadikan dasar penetapan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang akan dibayarkan pelaku usaha.
“Untuk mendukung proses ini, pendataan KUSUKA menjadi penting dan KKP menargetkan pendataan KUSUKA selesai 2022,” ungkap Budi.(OL-5)
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
Dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengambil peran penting dalam mendorong transformasi sistem pengawasan keamanan pangan berbasis digital dalam Vienna Food Safety Forum 2025.
Rebranding ini bukan hanya perubahan logo dan akronim, melainkan penegasan identitas baru sebagai penyedia solusi teknologi terintegrasi
IKATAN Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan Marine Digital Summit 2025 sebagai upaya mendorong transformasi digital di sektor pertahanan laut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved