Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SETELAH hampir sebulan Perum Bulog memantau pelaksanaan penyerapan gabah beras petani pada musim panen raya tahun ini, akhirnya stok beras nasional mencapai satu juta ton yang merupakan batas aman Cadangan Beras Pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengungkapkan hal itu di Jakarta, Minggu (28/3) saat menutup Rapat Koordinasi Internal Perum Bulog bersama Pimpinan Wilayah Bulog seluruh Indonesia terkait strategi penyerapan gabah beras petani.
“Setelah berminggu-minggu semua Direksi Bulog turun ke sawah untuk memantau dan memastikan penyerapan produksi petani dalam negeri, perhari ini stok beras Bulog sudah tembus satu juta ton”, kata Budi Waseso, melalui rilis yang diterima, Minggu (28/3).
Selanjutnya Budi Waseso juga menjelaskan bahwa realisasi penyerapan yang dilakukan Bulog sampai dengan akhir maret 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
Sampai dengan Jumat (26/3) Bulog sudah menyerap sebanyak lebih dari 180 ribu ton setara beras produksi dalam negeri dari seluruh Indonesia.
Budi Waseso mengatakan, serapan harian Bulog tahun ini rata-rata sudah mencapai 10 ribu ton perhari, dan ini akan cenderung meningkat lagi dalam beberapa minggu ke depan.
Budi Waseso juga mempertanyakan berbagai komentar miring yang menganggap Bulog tidak mampu melakukan penyerapan beras dengan baik.
“Yang menganggap Bulog tidak mampu melakukan penyerapan itu apa indikatornya. Mari bicara pakai data dan menggunakan pola berpikir ‘system thinking’ bukan fatalistis. Jadi melihat suatu persoalan itu harus secara menyelruh dan saling terkait. Jangan ‘jumping conclusion,” ujar Budi Waseso.
Mengenai polemik di media massa soal larangan impor beras, Presiden Joko Widodo menegaskannya bahwa tidak ada impor beras hingga Juni 2021.
Penegasan tersebut disampaikan kepala negara secara singkat namun tegas tersebut. Menanggapi hal itu, Budi Waseso mengatakan bahwa Bulog siap melaksanakan tugas yang diamanahkan pemerintah kepada institusinya. Dia juga berterima kasih kepada dukungan Presiden dalam melakukan penyerapan beras untuk stok pangan nasional.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang disebarluaskan secara langsung melalui tayangan di Live Youtube dari Sekretariat Presiden pada Jumat (26/3) malam lalu, menegaskan bahwa beras hasil panen petani akan diserap Bulog.
Presiden memastikan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia sampai pertengahan tahun ini dan Indonesia sudah tidak mengimpor beras sejak hampir tiga tahun lalu. (Try/OL-09)
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved