Kekurangan Tenaga Konstruksi Jadi PR Aplikasi SiPetruk

TENAGA ahli konstruksi dinilai akan sangat menentukan kualitas dari perumahan yang dibangun. Namun, saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi yang punya sertifikasi, berdasarkan data Kementerian PUPR, tidak maksimal dan persebarannya tidak merata.

Hal itu dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana dalam webinar bertajuk 'Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas' di Jakarta, Rabu (17/3).

"Kita masih memiliki gap sangat tinggi dari sisi ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat atau berkompeten. Berdasarkan alokasi pembangunan infrastruktur, khusus di Kementerian PUPR, kita membutuhkan sekitar 1,5 juta tenaga konstruksi tiap tahunnya," sebut Dewi.  

Itu belum termasuk alokasi pembangunan insfrastruktur dan perumahan yang dilakukan oleh swasta. 

Menurutnya, 8 juta tenaga kerja infrastruktur yang ada saat ini, hanya sekitar 9,6% yang sudah memiliki sertifikat. Lalu, dari 9,6% tersebut, hanya 20% yang merupakan tenaga ahli bersertifikat dan sisanya adalah tenaga terampil.

Komposisi dari tenaga kerja infratruktur pun dikatakan belum ideal, di mana 72% tenaga kerja konstruksi hanya lulusan SMA ke bawah.

"Nah strategi kami untuk kurangi gap ini dengan melaksanakan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk (mencetak tenaga) di bidang spesialis dan superspesialis," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga dikatakan telah berkolaborasi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) nasional maupun asing untuk melakukan training ground tenaga kerja konstruksi dalam proyek yang sedang berjalan.

Persoalan kurangnya tenaga konstruksi itu kembali mengemuka ketika Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan merilis aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang dalam implementasinya membutuhkan tenaga mereka untuk menilai konstruksi pembangunan rumah bersubsidi. 

Dalam kesempatan sama, Direktur Operasi PPDPP Martanto Boedi Joewono menjelaskan cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh pengembang. Secara teknis, manajemen konstruksi (MK) akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang. 

Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung dengan sistem PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada masyarakat.

"Para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. Kami menggunakan Artificial Intelegency (AI) atau kecerdasan buatan. Jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja” terang Martanto. (X-12)