Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PANDEMI covid-19 memaksa tiap negara, termasuk Indonesia untuk mengakselerasi percepatan digitalisasi. Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah melihat hal itu sebagai peluang sekaligus ancaman.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam International Conference on Digital Transformation in Customs secara virtual, Selasa (16/3).
Baca juga: Belanja APBN Jadi Kunci Penyelamatan Ekonomi Indonesia di 2021
"Itu bisa dilihat sebagai peluang. Bisa juga dilihat sebagai ancaman, Indonesia melihat kedua sisi implikasi ini secara seimbang," tuturnya.
Percepatan digitalisasi, kata Sri Mulyani, merupakan peluang untuk melakukan transformasi ekonomi seiring dengan transformasi digital itu sendiri. Pemerintah disebutnya akan merumuskan regulasi kebijakan agar peluang tersebut dapat ditangkap dan dimanfaatkan.
Apalagi berdasarkan data yang dimilikinya, Indonesia saat ini menduduki peringkat empat di ASEAN dalam hal penetrasi pengguna internet aktif.
"Jadi bisa dibayangkan, dengan lebih dari 260 juta penduduk, dan kelas menengah terus tumbuh. Ini pasti akan meningkatkan penetrasi internet, dan literasi digital masyarakat," kata Sri Mulyani.
Sedangkan ancaman yang timbul akibat percepatan digitalisasi ialah hambatan dalam masa transisi. Sri Mulyani mengakui infrastruktur untuk mendukung digitalisasi di Tanah Air urung memadai.
"Kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dalam kebijakan fiskal, kami terus meningkatkan kualitas modal manusia untuk pendidikan, kesehatan dan terutama selama covid-19 ini dan perlindungan sosial," jelasnya.
Pada penyiapan infrastruktur pendukung digitalisasi, kata Sri Mulyani, pemerintah tengah mengupayakan pembangunan konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia. Namun hal itu dinilai menantang lantaran wilayah geografis Indonesia cukup luas.
Belum lagi kondisi dan kemampuan di tiap wilayah Indonesia berbeda-beda. Tak banyak wilayah yang bisa berkembang pesat dalam pemanfaatan digital seperti Kota Jakarta. Hal itu menjadi aspek menantang bagi pemerintah.
Secara menyeluruh, imbuh Sri Mulyani, pemanfaatan teknologi digital merupakan keniscayaan.
Baca juga: Kemenaker Godok Aturan Soal THR Tenaga Kerja di 2021
"Ini mengubah setiap aspek kehidupan kita, yang tidak bisa dihindari," imbuhnya.
"Banyak cara kita berbisnis, tidak hanya orangnya, bisnisnya tetapi juga dari sudut pandang pemerintah, pemerintah dalam hal ini dituntut untuk melakukan inovasi agar tidak hanya dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat, tetapi juga mengubah cara kita berbisnis," pungkas Sri Mulyani. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved