Pemerintah Daerah Berperan Besar di Resi Gudang

PEMANFAATAN sistem Resi Gudang di Indonesia masih sangat rendah.  Oleh karena itu  dibutuhkan kerja sama banyak pihak untuk membuat petani mau menggunakan sistem ini.

Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Lukman Hakim mengatakan peran pemerintah daerah cukup besar untuk menjalankan  hal ini. 

"Yang utama mengajak pemerintah kabupaten yang memang bisa langsung mempersuasi dan mengeksekusi dalam bentuk program kerja”, kata  Lukman Hakim, Jumat (12/03).

Pemanfaatan Resi Gudang, lanjut Lukman, sudah sangat maju.  Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, Resi Gudang bahkan sudah beroperasi lebih dari 100 tahun. 

"Jadi Resi Gudang ini bagi petani sangat penting. Problem di Indonesia, para petani Indonesia cenderung skala produksi kecil dan tidak mau repot, maka mereka lebih memilih menjual ke pengijon atau pedagang besar yang langsung mendatanginya,” ujarnya. 

Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang menyebutkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010 – 2020), telah tercatat sebanyak 3.831 Resi Gudang, dengan volume 121,1 Ton senilai Rp 956,9 Miliar. Adapun dari sisi pembiayaan, sepanjang periode tersebut tercatat pembiayaan sebesar Rp. 520,2 Miliar.

Khusus di tahun 2020, Resi Gudang yang telah diregistrasi di Pusat Registrasi Resi Gudang tercatat sebanyak 427 Resi Gudang, dengan total volume 9,5 Ton senilai Rp. 200,7 Miliar. Sedangkan terkait pembiayaan, sepanjang tahun 2020 total pembiayaan Resi Gudang mencapai Rp. 93,6 Miliar. 

Kementerian Perdagangan untuk tahun 2021 mentargetkan peningkatan peningkatan pemanfaatan Resi Gudang sebesar 7%. 

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi mengatakan pihkanya secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Tantangannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat dari Resi Gudang ini. 

“PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang bersama pemangku kepentingan lain harus melakukan sosialisasi secara komprehensif, tidak hanya ke petani dan Gapoktan, tapi juga melibatkan ke pemerintah daerah / kabupaten. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang punya program kerja, punya anggran dan bisa dalam bentuk insentif untuk para petani,” jelasnya.

Fajar Wibhiyadi menambahkan selain sosialisasi, KBI juga telah menyiapkan sistem registrasi yang lebih modern yaitu IS-Ware NextGen. Aplikasi yang berbasis teknologi Blockchain dan Smart Contract ini, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi bagi para petani dan pemilik komoditas untuk melakukan registrasi. (RO/E-1)