Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEFINDO pertahankan peringkat rating PT Bank DKI (Bank DKI) dan Obligasi Berkelanjutan I / 2016 yang masih beredar pada rating “idAA-”.
Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jakarta (Pemprov DKI) sebagai pemegang saham pengendali, struktur permodalan yang kuat dan perkembangan bisnis Bank DKI.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu(03/01), Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Pefindo atas rating yang diberikan kepada Bank DKI.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rating yang diberikan Pefindo merupakan penanda yang baik atas pencapaian kinerja Bank DKI serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan berbagai produk dan layanan perbankan dari Bank DKI.
Dari sisi kinerja keuangan, sampai dengan Desember 2020, aset Bank DKI mengalami pertumbuhan sebesar 13,3% menjadi Rp63,01 triliun (unaudited) dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp55,60 triliun.
Peningkatan kinerja tersebut juga didukung dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik dimana per Desember 2020, Rasio NPL gross tercatat sebesar 2,98%. Profil permodalan tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan yang kuat apabila terdapat potensi penurunan kualitas aset, terutama sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 seperti konstruksi, perdagangan, manufaktur, transportasi, dan pertambangan.
Transformasi Digital
Adapun dari sisi bisnis, Bank DKI terus melakukan upaya transformasi perbankan digital yang dilakukan Bank DKI melalui kehadiran berbagai fitur baru JakOne Mobile yang memudahkan masyarakat, beberapa di antaranya kemudahan membuka deposito secara online serta tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI.
Herry menyampaikan bahwa nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi JakOne Mobile. Terbaru, aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran transaksi non-tunai melalui CPM (Customer Presented Mode).
"Dengan itu, pengguna hanya perlu menunjukkan QRIS dari JakOne Mobile kepada merchant untuk bertransaksi," ujarnya.
JakOne Mobile juga dapat dipergunakan untuk pembayaran pajak daerah seperti PBB, Pajak Kendaraan Bermotor hingga retribusi.
Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga memiliki produk e-money berbasis kartu yakni JakCard & JakLingko. Kartu prabayar yang diterbitkan oleh Bank DKI selama ini sudah dipergunakan secara luas sebagai e-ticket berbagai moda transportasi layanan publik seperti TransJakarta, Mikro Trans, Angkot JakLingko, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga kereta bandara/Railink. “Saat ini, JakCard juga dapat dipergunakan untuk pembayaran akses masuk jalan tol dalam kota”, tambah Herry.
JakCard dan JakLingko juga menjadi alat pembayaran utama di berbagai Kawasan Wisata yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta seperti Taman Margasatwa Ragunan, Monas, Planetarium dan berbagai museum di DKI Jakarta. JakCard dan JakLingko Bank DKI juga dapat dipergunakan untuk memasuki kawasan wisata Ancol. (RO/E-1)
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengizinkan rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membangun gedung tinggi di lahan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pramono menegaskan, pihaknya akan mengikuti dan tidak keberatan dengan hal itu. Justru dalam hal ini, Pramono akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
Per Juni 2025, laba bersih Bank Jakarta tercatat sebesar Rp421,18 miliar, tumbuh sebesar 24,42% (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp338,53 miliar.
Perubahan call name ini menandai dimulainya fase baru transformasi PT Bank DKI menuju arah yang lebih modern, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional.
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved