Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dalam mendanai proyek infrastruktur di Tanah Air. Sejumlah proyek dari pelabuhan hingga MRT pun ditawarkan kepada investor.
"Kemenhub dalam merespons SWF menyiapkan beberapa proyek yang berpotensi, seperti pelabuhan di Garongkong Sulawesi Selatan, Pelabuhan Ambon dan Palembang yang sekarang sedang feasibilty study (studi kelayakan)," ungkap Budi dalam webinar, Rabu (3/3).
Kemudian proyek lain yakni di bidang transportasi udara seperti pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat, dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ada pula proyek beberapa bandar udara di Fakfak dan Manokwari Papua, Mentawai Sumatra Barat, dan Mandailing Natal Sumatra Utara.
"Selain itu kami akan mengembangkan MRT dan LRT di Bali, Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Begitu pun pembangunan terminal bus di kota-kota besar dan proyek lain yang tidak bisa digunakan oleh APBN murni," urai Budi.
Budi mengatakan LPI dapat membantu kondisi keuangan negara. Terlebih, lanjutnya, di tengah pandemi proyek-proyek strategis nasional terancam tertunda akibat kekurangan pendanaan.
"Inilah yg menjadi alasan urgensi pembentukan SWF dalam pembiayaan infrastruktur, sedangkan finansial pemerintah terbatas pascapandemi. Ini jadi sumber pilihan alternatif," beber Menhub.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan pembentukan LPI dianggap melengkapi kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dalam penanaman modal dengan bentuk ekuitas atau nonutang. Ekspansi APBN, diungkapkannya, memiliki keterbatasan di tengah pandemi.
"Sementara kebutuhan untuk pembangunan masih akan terus berjalan. Kebutuhan untuk membangun infrastruktur apakah itu jalan raya, jalan tol, bahkan airport masih sangat besar. Oleh karena itu kami akan menggunakan instrumen di bidang LPI sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas," tuturnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) atau LPI Darwin Cyril Noerhadi mengatakan Sovereign Wealth Fund (SWF) menjadi satu opsi pendanaan membangun investasi di Indonesia dengan sumber yang bersifat modal, bukan utang. SWF dianggap diperlukan dengan harapan menjawab persoalan kebutuhan infrastruktur yang demikian besar, baik jalan tol, bandara, maupun pelabuhan laut. (OL-14)
Saat pembangunan LRT Jakarta, aktivitas naik dan turun penumpang dialihkan sementara di halte Utan Kayu sisi kiri dan sisi kanan mulai 27 Juni 2025 - 27 Juli 2025.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bergerak merancang sistem transportasi modern dengan menyiapkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Surabaya.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan yang menjadi masalah klasik perkotaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan seluruh transportasi publik, mulai Transjakarta, MRT dan LRT khusus bagi penumpang perempuan.
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved