Menumbuhkan Perekonomian dan Pertanian dari Perdesaan

REKTOR IPB University Arif Satria mengatakan pihaknya telah menghasilkan banyak teknologi pertanian, mulai dari 57 varietas unggulan, platform baru untuk deteksi konversi lahan secara real time, teknologi smart seed untuk deteksi kelayakan lahan bagi pengembangan komoditas tertentu dengan satelit dan lainnya.

Arif menambahkan, persoalan pertanian tidak hanya pada masalah teknologi karena teknologi pertanian yang dihasilkan oleh para ilmuwan sudah banyak. Saat ini, yang menjadi persoalan adalah faktor di luar pertanian di antaranya persoalan pasar, logistik, dan kebijakan.

"Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah membangun akselerasi, kolaborasi dan sinergi serta melakukan transformasi pertanian agar pelaku-pelaku pertanian bisa mengaplikasikannya sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk pertanian," kata Arif Satria saat membuka 17th Strategic Talk berjudul “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Perdesaan” yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University, Senin (1/2).

Soal pertanian di perdesaan juga disampaikan Kepala Pusat LPPM IPB Ernan Rustiadi, terkait stigma perdesaan identik dengan kemiskinan, ketidakmampuan, rendahnya produktivitas dan nilai tukar. 

Baca juga:  Revitalisasi Perdesaan di Masa Pandemi

Ia juga mengatakan agregat dalam menilai perkembangan desa yang digunakan selama ini yaitu indikator Desa Membangun dan Indeks Desa, pada batas tertentu hal ini dianggap dapat menyesatkan karena setiap desa spesifik.

IPB memandang penting paradigma baru dalam pembangunan perdesaan Indonesia. Strategi dalam membangun desa yakni pendekatan tipologi desa. Sebab sebanyak 86% perdesaan di wilayah NKRI tipologinya pertanian sisanya desa industri, desa tambang, desa wisata, desa kerajinan dan tipologi lainnya. 

"Pemanfaatan tipologi desa berdasarkan aktivitas utamanya akan membuat konteks spesifik dan multisektoral dalam penentuan kebijakan pembangunan perdesaan dapat tercapai dengan lebih baik. Melalui proses pentipologian, keterkaitan antara desa-kota sebagai suatu network regional dan prioritas pembangunan dalam konteks regional maupun nasional juga dapat lebih diperhatikan," kata Ernan.

Beberapa rekomendasi juga diusulkan dalam forum, seperti untuk jangka pendek stimulus ekonomi dari sisi permintaan dan pasokan komoditas atau sektor berbasis perdesaan. Kemudian, peran Bumdes/Bumdesma sebagai penggerak ekonomi perdesaan ditingkatkan dengan dukungan stimulus produktif. Hal ini guna memperbaiki sistem produksi pada industri & jasa berbasis sumber daya lokal serta memperkuat sistem logistik perdesaan.

Lalu, untuk jangka menengah dengan mengembangkan data desa presisi sebagai platform sistem informasi pembangunan perdesaan secara partisipatif dan berbasis digital. Memperkuat dan mengembangkan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang didukung data desa presisi berbasis integrasi adaptasi perubahan iklim dan sistem informasi yang kuat. 

Memperbarui kebijakan desentralisasi fiskal yang inklusif dan berkelanjutan di perdesaan dan membangun APBDes yang berkualitas sebagai bentuk strategi investasi di perdesaan yang bersinergi dengan APBD.

"Membangun ekosistem bisnis berbasis digital yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, serta mengembangkan jaringan informasi logistik perdesaan serta infrastruktur yang mendukung untuk meningkatkan mobilitas atau pertukaran antarsektor dan antarwilayah," tutur Ernan.

Sementara pada jangka panjang, penting adanya reorientasi definisi, peran dan paradigma perdesaan dalam sistem pembangunan. Desa dan perdesaan harus ditempatkan setara perkotaan yang berdaya saing, layak investasi serta sebagai sumber dan pusat pertumbuhan wilayah dan nasional dan membangun community investment area.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan percepatan pemulihan dan peningkatkan daya saing dengan intervensi kebijakan di sisi hulu (supply) dan hilir (demand). Di hulu telah dilakukan pembiayaan bagi UMKM yang bankable dan unbankable. Pun melakukan pelatihan bagi UMKM di 71 Lokasi wilayah NKRI guna meningkatkan kualitas SDM dan produk UMKM untuk bersiap masuk ke ekosistem digital, sedangkan di hilir membuka akses pasar bagi produk UMKM baik lokal maupun global.   

Di sisi lain, pengamat kebijakan politik Muhammad Qodari mengatakan pertanian sebagai sebuah kebijakan adalah produk dari beberapa variabel.

"Ada lima aspek yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yaitu konstelasi kekuatan politik yang di dalamnya ada eksekutif (Presiden, Menteri) dan legislatif (kursi partai di DPR), teori dan kajian akademik (universitas, pakar dan buku), opini/aspirasi publik, birokrasi sebagai pelaksana dan swasta/bisnis/perusahaan yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi desa," ungkap Qodari.(RO/OL-5) 543w3se2ddss