Jelang Akhir Tahun, Serapan Program PEN Tembus Rp500 Triliun

REALISASI penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp502,71 triliun, atau 72,3% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Capaian itu tercatat per 23 Desember 2020 dan pemerintah akan mengakselerasi penyerapan hingga akhir 2020 untuk mendukung geliat ekonomi nasional dan penanganan pandemi.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Dasa Wibawa Nugraha melalui siaran pers yang diterima Rabu (30/12) mengatakan, pada triwulan IV 2020 terjadi peningkatan penyerapan anggaran yang lebih baik dibanding triwulan sebelumnya.

"Realisasi program PEN menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada triwulan IV 2020 ini, telah mencapai Rp184,3 triliun jika dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp318,48 triliun," tutur Kunta.

Dia menambahkan, dari enam klaster yang ada di program PEN, klaster perlindungan sosial dan dukungan UMKM menjadi yang paling tinggi realisasinya.

Perlindungan sosial misalnya, terealisasi sebesar Rp217,99 triliun atau 94,7% dari pagu Rp230,21 triliun. Lalu dukungan UMKM telah terserap hingga Rp107,93 triliun, atau 92,8% dari pagu sebesar Rp116,31 triliun.

Serapan tertinggi ketiga ialah pada klaster sektoral kementerian/lembaga dan dukungan pemerintah daerah yang mencapai Rp59,77 triliun, atau 88,1% dari pagu Rp67,86 triliun. Lalu klaster kesehatan terserap hingga Rp54,73 triliun, atau 54,4% dari pagu Rp99,5 triliun.

Selanjutnya ialah klaster insentif usaha yang terealisasi Rp54,73 triliun, atau 45,4% dari total anggaran tersedia sebesar Rp120,61 triliun. Terakhir ialah klaster pembiayaan koorporasi yang terserap sebesar Rp8,16 triliun, atau 13,4% dari pagu Rp60,73 triliun.

"Program-program pada klaster perlindungan sosial yang telah mencapai realisasi 100% di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Beras, Kartu Sembako dan Bantuan Tunai, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Subsidi Upah/Gaji, Bantuan Subsidi Upah/Gaji Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag," imbuh Kunta.

"Selebihnya progres realisasi di klaster perlindungan sosial seperti Kartu Pra Kerja mencapai 99,5%, namun telah mencapai 5,6 juta penerima manfaat sesuai target, dan program diskon listrik mencapai 84,4%. Hanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang realisasinya mencapai 64,43%," sambungnya.

Dia menjelaskan, klaster perlindungan sosial dalam program PEN telah memberi manfaat bagi penerima bantuan dan membuatnya memiliki daya tahan di tengah pandemi.

Misal, sebanyak 67,54 juta keluarga penerima bantuan sosial baik dalam bentuk sembako maupun bantuan tunai. Sedangkan penerima Kartu Prakerja tercatat mencapai 5,6 juta orang, 31,4 juta penerima diskon listrik.

Kemudian, sebanyak 12,4 juta tenaga kerja menerima Bantuan Subsidi Upah, 44,3 juta murid dan pengajar mendapatkan subsidi kuota internet. Pun demikian dengan 1,95 juta guru dan tenaga pendidik honorer di lingkungan Kemendikbud. Sedangkan 618 ribu guru dan tenaga pendidik honorer di lingkungan Kemenag mendapatkan bantuan upah sebesar Rp1,8 juta.

Kunta bilang, dukungan pemerintah kepada dunia usaha khususnya UMKM melalui program PEN dapat tergambarkan melalui penyerapannya yang tinggi. Beberapa program yang mencapai realisasi 100% di klaster UMKM, kata dia, yakni Bantuan Produktif Pelaku Usaha Mikro, Restrukturisasi Kredit UMKM, dan Pembiayaan Investasi Melalui LPDB KUMKM.

Program lain seperti Penjaminan Kredit UMKM mencapai 99,52%, pph Final UMKM 96,10%, dan Subsidi Bunga mencapai realisasi sebesar 63%.

"Manfaat program PEN klaster UMKM ini dirasakan secara langsung oleh 12 juta pelaku usaha mikro, 101 ribu nasabah UMKM melalui skema pembiayaan investasi LPDB, 4,6 juta debitur yang mendapat restrukturisasi kredit UMKM, 22,18 juta debitur yang memanfaatkan subsidi bunga UMKM, 761 ribu debitur yang mendapat penjaminan kredit UMKM, dan 233 ribu UMKM yang memanfaatkan keringanan wajib pajak," pungkas Kunta. (E-2)