Menahan Gempuran Impor di Marketplace

PRESIDEN Joko Widodo berharap marketplace di Tanah Air didominasi oleh produk-produk industri kreatif dalam negeri. Jangan sampai belanja produk impor mendominasi transaksi di industri perdagangan daring (e-commerce).

Keinginan Presiden tersebut berangkat dari data Bank Indonesia yang memproyeksikan transaksi e-commerce pada tahun ini mencapai Rp429 triliun. Angka tersebut melompat jauh dari capaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp205,5 triliun.

“Saya tahu di masa pandemi, transaksi perdagangan offline turun drastis, tapi perdagangan online meningkat cukup signifikan. Jangan sampai perdagangan online itu didominasi pembelian produk-produk impor,” ujar Jokowi dalam Anugerah Bangga Buatan Indonesia, kemarin.

Ia mengatakan ada banyak produk industri kreatif lokal yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu, sudah semestinya produk-produk itu membanjiri marketplace.

“Jangan sampai marketplace lebih banyak dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif global. Kita harus bisa membaliknya. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tutur Presiden seraya mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar dan konsumsi yang sangat besar dengan jumlah penduduk hingga 270 juta jiwa.

Bahkan, lanjut Jokowi, dengan adanya program percepatan transformasi digital, industri kreatif nasional seharusnya tidak hanya bermain di ranah lokal. Para pelaku usaha di sektor tersebut sudah selayaknya merebut pasar global, bersaing dengan produk negara-negara lain dan sekaligus menjadi duta Indonesia di masyarakat internasional.

Rasio pembiayaan

Di kesempatan berbeda, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyatakan UMKM dan perbankan merupakan dua sektor yang berpotensi mendorong terjadinya pemulihan ekonomi secara lebih cepat.

“UMKM ini sektor yang sangat terdampak, jadi kebijakan ke depan harus address masalah UMKM,” katanya dalam diskusi daring, kemarin.

Ia menuturkan, sebanyak 82% UMKM di Indonesia terdampak oleh covid-19 sehingga perlu adanya pendorong untuk bangkit, yang salah satunya melalui perbankan.

Oleh sebab itu, Juda mengatakan pihaknya akan terus mempertemukan sektor UMKM dengan perbankan agar dapat saling mendukung dalam memulihkan perekonomian.

“Kebijakan dilakukan dengan mempertemukan sektor yang bisa mendorong ekonomi ke depan dengan perbankan,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena saat ini terdapat asimetris informasi perbankan, yakni pihak perbankan yang menyamaratakan risiko pada seluruh sektor.

“Perbankan menyamaratakan risiko. Harus dilihat per sektor dan subsektor sehingga ini bisa dipertemukan. Jadi bisa bergulir dan terjadi recovery kredit dan mendorong PEN,” jelas Juda.

Ia menyatakan Bank Indonesia akan segera mengeluarkan aturan rasio pembiayaan makroprudensial dalam rangka mengoptimalkan penyaluran kredit UMKM.

“Bank selama ini ada yang tidak punya expert di UMKM, jadi penya­luran kreditnya terbatas,” ujar Juda. (Ant/Try/E-2)