PENINGKATAN produktivitas dan daya saing sektor industri manufaktur merupakan salah satu kunci untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid 19. Namun, upaya memacu kapasitas tersebut juga memerlukan inisiatif dalam menjaga lingkungan perusahaan, untuk itu perlu adanya penguasaan teknologi dan manajemen penanggulangan pencemaran industri.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dimana industri harus mengedepankan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Selaras dengan kebijakan tersebut, kemarin, Sekjen Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang, Jawa Tengah. Tujuannya untuk melihat perannya dalam mendukung penerapan industri hijau.
"Kemenperin terus berkomitmen dalam mengedepankan aspek lingkungan pada industri. Untuk itu Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri didirikan pada tahun 1962 dengan tujuan untuk melayani masyarakat industri sekaligus sebagai problem solving dibidang jasa teknologi pencegahan pencemaran industri," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12)
upaya penerapan circular economy dalam pengelolaan industri akan terus didorong untuk menerapkan ekonomi berkelanjutan, misalnya melalui implementasi konsep 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Recovery dan Repair. Dengan begitu, diharapkan material mentah dapat digunakan berkali-kali dalam berbagai daur hidup produk, sehinga ekstraksi bahan mentah dari alam bisa lebih efektif dan efisien.
“Selain itu, pendekatan circular economy juga akan mengurangi timbulan limbah yang dihasilkan, karena sebisa mungkin limbah yang dihasilkan akan diolah lagi menjadi produk dan sekaligus bisa memberi nilai tambah secara ekonomi,” tutur Sigit.
Dalam kunjungan kerja ini, juga diserahkan pekerjaan IPAL BBTPPI kepada tiga industri serta penyerahan SPPT SNI kepada sepuluh industri. Diharapkan industri dapat meningkatkan daya saingnya sekaligus dapat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
"Perlu dipikirkan model IPAL untuk pengelolaan limbah Kawasan Industri tertentu, seperti di Batang akan ada Kawasan Industri Apparel seluas 400 Ha. Kemenperin melalui BPPI harus bisa merancang IPAL untuk pengolahan limbahnya yang sustainable. Dengan demikian, kasus citarum maupun bengawan solo tidak akan terulang," ungkap Sigit.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, mengamanatkan bahwa seluruh Satuan Kerja dibawah BSKJI harus aktif mengembangkan inovasi teknologi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan industri maupun meningkatkan daya saing.
"Khususnya dalam meningkatkan daya saing serta mendukung kebijakan circular economy. Hal ini sejalan dengan penerapan konsep industri hijau yang diamanatkan UU No: 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” kata Doddy.
Dalam kunjungan kerja tersebut turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Kementerian Perindustrian, Masrokhan. Dalam sambutannya, Masrokhan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BBTPPI Semarang yang dinilai memiliki komitmen dalam melakukan program transformasi digital dibidang pencegahan pencemaran industri di instansinya.
"Sejak dicanangkan peta jalan Making Indonesia 4.0 pada tanggal 4 April 2018 secara nasional, unit satuan Kerja Kementerian Perindustrian terus berlomba dalam mengimplementasikan strategi penerapannya. Khususnya di BBTPPI Semarang saya melihat telah mengembangkan Digital Center Jasa Layanan, sistem pemantauan limbah berbasis IoT, serta inovasi-inovasi digital dibidang teknologi pencegahan pencemaran industri. Inovasi tersebut harus didukung karena telah terbukti meningkatkan daya saing industri serta mendukung circular economy,” jelas Masrokhan. (OL-13)
