KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menyatakan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah mencairkan pengajuan pinjaman ke daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp1,86 triliun hingga 27 November 2020.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebutkan, pencairan dilakukan kepada empat provinsi dengan nilai Rp1,7 triliun dan empat kabupaten dengan nilai Rp166,3 miliar sehingga total delapan daerah senilai Rp1,86 triliun. “Ada delapan daerah dengan nilai total Rp1,86 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.
Prima menuturkan PT SMI juga telah melakukan penandatanganan pinjaman PEN ke daerah bersama 19 pemda dengan nilai komitmen Rp9,87 triliun per 26 November 2020.
Dari 19 daerah yang telah disetujui tersebut, Pulau Jawa masih mendominasi pinjaman dengan porsi 64%, Sulawesi 23%, Sumatra 10%, Maluku dan Papua 2%, serta Bali dan Nusa Tenggara 1%.
“Pada minggu keempat ini direncanakan akan ada penandatanganan untuk Jawa Timur dan Maluku dengan komitmen sebesar Rp788,7 miliar,” ujarnya.
Ia memproyeksikan komitmen pinjaman daerah dalam rangka PEN untuk tahun ini hingga pekan keempat November nanti akan ada sekitar Rp10,66 triliun dari 21 daerah.
Total proyeksi komitmen pinjaman daerah 2020 sebesar Rp10,66 triliun berasal dari daerah yang melakukan penandatanganan, yaitu 10 provinsi dengan nilai Rp9,35 triliun, satu kota dengan nilai Rp60 miliar, serta 10 kabupaten senilai Rp1,24 triliun.
“Sampai dengan minggu keempat diharapkan jumlah pinjamannya sekitar Rp10,659 triliun dan pencairannya sekitar Rp1,857 triliun,” jelasnya.
Ia melanjutkan, daerah yang telah mengajukan permohonan pinjaman sampai sekarang meliputi 15 provinsi dengan nilai total Rp39,62 triliun, 11 kota (Rp3,54 triliun), dan 44 kabupaten (Rp13,59 triliun) sehingga total secara keseluruhan ialah 70 daerah (Rp56,75 triliun). “Kita beri batasan untuk (pengajuan) 2020 pada minggu terakhir November 2020,” tegasnya.
Diduga diskriminatif
Di kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari mempertanyakan parameter yang digunakan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam penyetujuan atas pinjaman yang diajukan daerah. Hatari merasa ada diskriminasi sehingga tidak tiap daerah bisa mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat.
“Apa yakin PEN itu seluruhnya dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi di daerah, Pak Edwin? Tapi kalau Anda hanya berdasar informasi, itu namanya diskriminasi. Saya kasih tahu Pak Edwin, ini diskriminasi,” tutur Hatari saat memimpin rapat tersebut.
Ia mengaku gusar lantaran pinjaman yang diberikan PT SMI tidak merata. Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, misalnya, yang juga merupakan daerah pemilihan Hatari, urung mendapatkan pinjaman dari PT SMI. Sementara itu, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mendapat pinjaman Rp200 miliar dalam rangka PEN. (E-2)
